TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menunjukkan komitmen serius dalam upaya keluar dari status daerah endemis malaria. Hal ini ditandai dengan digelarnya Pertemuan Percepatan Eliminasi Malaria Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., di Ruang Intulun, Rabu (14/5/2025).
Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan eliminasi malaria. Ia mengingatkan bahwa masih terdeteksinya malaria di Kabupaten Malinau dan Bulungan dapat menjadi penghambat pembangunan, terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pariwisata.
“Jika Malinau masih tercatat sebagai daerah rawan malaria, maka ini akan menjadi penghambat bagi sektor lain, termasuk pariwisata dan mobilitas masyarakat. Kita tidak ingin Malinau menjadi daerah yang terkena travel warning hanya karena masih ditemukan kasus malaria,” tegas Ernes.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta investigasi menyeluruh terhadap sumber penularan, baik lokal maupun impor dari luar daerah dan luar negeri. Menurutnya, penyelidikan epidemiologi harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan langkah pencegahan yang efektif.
Sementara itu, dr. Junita Rosa, Ketua Bina Wilayah Malaria Provinsi Kalimantan Utara dari Kementerian Kesehatan RI, menjelaskan bahwa kunjungan tim ke Malinau merupakan bagian dari asesmen lanjutan yang telah dimulai sejak Oktober 2024. Eliminasi malaria, jelasnya, didefinisikan sebagai tidak terjadinya penularan setempat selama tiga tahun berturut-turut, dengan angka kesakitan (API) di bawah 1 dan persentase kasus di bawah 5%.
“Malinau memiliki potensi besar untuk mencapai eliminasi malaria. Namun, yang paling menantang justru adalah menjaga status eliminasi itu agar tidak kembali muncul kasus baru,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan eliminasi malaria memerlukan peran aktif semua sektor, termasuk kehutanan, perhubungan, hingga pemerintahan desa. Penyusunan regulasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan edukasi terhadap masyarakat berisiko tinggi seperti pekerja hutan dan penduduk dengan mobilitas tinggi menjadi langkah kunci yang harus diperkuat.
Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi dan mempercepat langkah Malinau menuju daerah bebas malaria, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
