TERASKALTARA.ID, NUNUKAN – Pemerintah terus memacu percepatan pembangunan jalan dan Jembatan Binuang yang menghubungkan Malinau dengan Krayan, Kabupaten Nunukan, Minggu (2/11/2025).
Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi keterisolasian wilayah perbatasan serta tingginya biaya distribusi kebutuhan pokok di Krayan.
Bupati Nunukan, Irwan Sabri, menegaskan bahwa pembangunan akses darat tersebut sangat vital bagi sekitar 18 ribu jiwa warga Krayan. Selama ini, mobilitas barang dan orang masih bergantung penuh pada jalur udara yang terbatas dan berbiaya tinggi.
“Kalau jalan ini tersambung, akses masyarakat akan jauh lebih mudah. Pengiriman sembako dari Malinau ke Krayan juga bisa lebih efisien, menekan biaya dan harga di wilayah perbatasan,” ujar Irwan.
Ia mengapresiasi langkah cepat Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang yang telah mengusulkan pembangunan jalan dan Jembatan Binuang sebagai proyek prioritas ke pemerintah pusat. Menurutnya, intervensi infrastruktur ini menjadi kunci penggerak ekonomi masyarakat perbatasan.
Selain peningkatan akses jalan, pemerintah daerah juga terus memperkuat dukungan logistik. Hingga akhir 2025, Pemkab Nunukan menargetkan distribusi sembako mencapai 26.000 ton dari Malinau ke Krayan dengan dukungan subsidi ongkos angkut dari Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan.
“Subsidi ini membantu masyarakat agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah perbatasan,” tambah Irwan.
Kondisi beberapa jembatan di kawasan tersebut, termasuk Jembatan Binuang, kini menjadi perhatian serius pemerintah. Beberapa di antaranya mengalami kerusakan parah sehingga perlu segera diperbaiki agar transportasi darat bisa difungsikan secara optimal.
Komitmen percepatan pembangunan juga datang dari Komisi V DPR RI, yang berjanji mengawal proyek infrastruktur di Kalimantan Utara agar rampung paling lambat tahun 2026.
“Kalau anggaran bisa dimajukan, kami siap memperjuangkannya agar tahun 2026 sudah tuntas. Prinsipnya, proyek infrastruktur di Kaltara harus jalan tanpa tertunda,” tegas Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Zainal A. Paliwang memastikan pembangunan jalan dan jembatan menuju Krayan telah menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.
Ia menyebut proyek senilai Rp200 miliar tersebut merupakan langkah strategis membuka isolasi daerah pedalaman dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pasokan dari Malaysia.
“Kami ingin masyarakat perbatasan hidup lebih mandiri dan sejahtera. Akses jalan ini adalah kuncinya,” imbuhnya.(Tk12).
