TERASKALTARA.ID, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih melalui peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Momen tersebut diawali dengan senam bersama di Lapangan Agatis, Selasa (2/12/2025), dipimpin Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP, mewakili Gubernur Kaltara.
Tahun ini, Indonesia mengusung tema ‘Satukan Aksi, Basmi Korupsi’, yang menekankan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, bukan hanya tugas lembaga penegak hukum.
Pollymaart menyampaikan bahwa peringatan Hakordia menjadi pengingat penting bahwa komitmen antikorupsi harus diterjemahkan ke dalam tindakan. Pemerintah dituntut meningkatkan integritas, memperbaiki sistem, serta menutup celah praktik-praktik koruptif.
Ia menegaskan, korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan terutama di wilayah perbatasan serta melemahkan kepercayaan masyarakat.
“Kita semua baik sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai non-ASN punya tanggung jawab pribadi dan moral untuk menjauhi korupsi dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Pollymaart mengingatkan bahwa semangat kebersamaan dalam senam harus dibawa ke ruang kerja, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.
“Kita ingin Kaltara dikenal bukan hanya sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan integritas dan budaya antikorupsi,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa korupsi bukan hanya soal uang dan suap, tetapi mencakup penyalahgunaan wewenang, mark up anggaran, gratifikasi, hingga tindakan-tindakan kecil yang melanggar aturan.
Pada kesempatan itu, ia menuturkan bahwa senam bersama memiliki makna simbolik: tubuh yang sehat mendukung pikiran jernih dan hati bersih.
“Dengan tubuh yang bugar, kita harapkan semangat kerja kita semakin kuat, dan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih semakin kokoh,” tegasnya.
Pollymaart menjelaskan berbagai langkah pencegahan yang terus dilakukan Pemprov Kaltara, seperti transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan pengawasan.
Ia mengajak seluruh Pejabat, Kepala Perangkat Daerah, dan ASN memperkuat budaya antikorupsi melalui penandatanganan komitmen bersama.
“Mari kita jadikan Kaltara sebagai provinsi yang tidak hanya kaya sumber daya alam tetapi juga kaya nilai kejujuran dan integritas,” pungkasnya.(Dksip)
