TERASKALTARA.ID, MALINAU Pemerintah Kabupaten Malinau mempertegas komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Malinau dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Senin (3/11/2025), di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau.
Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya serius pemerintah daerah untuk memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi publik di seluruh lini birokrasi.
“Tujuan utama kesepakatan ini adalah untuk membantu meningkatkan kinerja Pemkab Malinau agar pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Wempi.
Ia menambahkan, nota kesepakatan dengan BPKP Kaltara telah dirancang sejak lama dengan mempertimbangkan tujuh poin penting, yang menitikberatkan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
“Kalau dari awal perencanaannya sudah benar, maka proses pelaksanaan dan evaluasi pun akan berjalan sesuai arah. Tata kelola yang baik itu dimulai dari perencanaan yang baik,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Malinau juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan Inspektorat Kabupaten dan BPKP Kaltara dalam hal pendampingan teknis, peningkatan kompetensi SDM, hingga pembenahan regulasi internal.
“Dalam konteks regulasi, kami sering memerlukan konsultasi dan pendampingan teknis dari BPKP yang memiliki pengalaman dan kapasitas SDM lebih luas. Ini bagian dari proses belajar bersama agar sistem pengawasan kita semakin kuat,” lanjut Wempi.
Selain pengawasan keuangan, kolaborasi ini juga mencakup peningkatan sistem pelaporan berbasis digital, penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis risiko, dan penguatan budaya kerja yang berintegritas di lingkungan birokrasi.
“Kerja sama ini harus kita jaga dengan baik. Tidak menutup kemungkinan, ke depan kita akan meminta dukungan BPKP dalam sistem-sistem strategis lainnya yang menyangkut internal Pemkab Malinau,” imbuhnya.
Melalui kemitraan strategis dengan BPKP, Pemkab Malinau menegaskan tekad untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi pondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Bumi Intimung.(Tk12).
