TARAKAN, TerasKaltara.id – Lebih dari seribu personel disiapkan Polda Kaltara mengamankan jalannya agenda Pemilu Tahun 2024 mendatang. Pengamanan nantinya tidak hanya memastikan pemilu berjalan aman, tetapi menertibkan kemungkinan kerawanan saat konteks demokrasi berlangsung.
Apel Operasi Gelar Pasukan Mantap Brata Tahun 2023-2024 dengan mengerahkan 1.745 personel di lingkungan Polda Kaltara, di Taman Bekampung pada Selasa (17/10/2023) sekaligus untuk mengukur kemampuan personel.
Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkot) dilakukan dengan gambaran terberat jika eskalasi hari pelaksanaan pemilu terdapat protes dari oknum. Sekaligus mengajarkan personel dengan memperlihatkan alur komando di lapangan.
Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Adityajaya mengatakan simulasi dilakukan sebagai wujud kesiapan pengamanan Pemilu 2024. Melibatkan seluruh kekuatan personel Polri dan unsur lainnya baik TNI maupun pemerintah daerah.
“Latihan sispamkota untuk memaksimalkan persiapan personel pengamanan dari satuan tugas gabungan Polda Kaltara, Korem 092 Maharajalila dan pemangku kepentingan terkait,” ujar Kapolda.
Kapolda juga mengungkapkan dalam Pemilu ini, Polri memiliki peran yang sangat strategis. Karena Polri melaksanakan tugas pokok fungsinya yang langsung bersentuhan dengan objek pengamanan.
“Menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif selama proses pelaksanaan tahapan Pemilu 2024,” imbuhnya.
Ditegaskan jenderal bintang dua ini, situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif merupakan syarat utama dalam menyelenggarakan pemilu 2024.
Sispamkot ini sekaligus merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel Polda Kaltara, dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi ke depannya.
“Apabila dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak berjalan dengan lancar, maka dapat berdampak pada terhambatnya kegiatan pemerintahan yang berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Menurutnya, berbagai potensi kerawanan dapat terjadi pada setiap tahapan pemilu yang berupa pelanggaran tindak pidana pemilu, termasuk tindak pidana umum. Sehingga hal tersebut harus dikelola dan tangani secara prediktif, profesional dan transparan serta akuntabel.
“Mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 merupakan tanggung jawab kita bersama. Yakni TNI dan Polri serta stakeholder lainnya,” tegasnya.
Melalui latihan itu, Kapolda berharap personel yang terlibat pengamanan dapat mengerti apa yang menjadi tugasnya. Mampu berkoordinasi antar fungsi dan satuan kerja serta memahami cara bertindak pada saat menerima informasi, ataupun arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan.
Ada beberapa skenario yang dilakukan dalam simulasi ini, mulai dari tahap kampanye, masa tenang, tahap pendistribusian logistik, tahap pungutan suara, dan tahap penetapan hasil Pemilu. Pelaksanaan simulasi dilakukan di Tarakan dengan melihat Tarakan masuk dalam wilayah terpadat di Kaltara dengan jumlah pemilih yang cukup banyak.
“Ini eskalasinya kerawanan, kalau tidak rawan jumlahnya pasti akan berbeda. Pemetaan terhadap titik-titik kerawanan tertentu tidak dilakukan. Tapi, kami tetap menyesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengamanan kerawanan seluruh wilayah Kaltara. Polda Kaltara masuk ke dalam prioritas dua yang artinya wilayah Polda yang rawan,” ungkapnya.
Sementara untuk antisipasi kerawanan di wilayah pedalaman, Kapolda mengungkapkan sudah mempersiapkan berbagai metode pengamanan tersendiri. Terlebih pada awal tahun 2023, pihaknya telah melakukan latihan serupa di Kabupaten Bulungan.
“Tarakan kategori terawan di Kaltara. Atensi lain dari pengamanan pemilu ini akan lebih ditekankan kepada provokasi dan penyebaran informasi hoax,” tandasnya.
Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami memberikan apresiasi langkah pengamanan yang dilakukan oleh personel Polda Kaltara. Berkaca pada pesta demokrasi 2019 lalu, Kaltara dinyatakan sebagai wilayah paling aman se Indonesia, meski Kaltara baru pertama kali menggelar Pemilu saat itu.
“Ini bagian dari penegasan diluar pihak penyelenggara seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk memback up pengamanan pemilu di Kaltara. Banyak postingan yang mengarah ke pecah belah juga. Kita berharap juga patroli siber polisi dapat menjadi bagian untuk menghilangkan hoax di tiap tahun pemilu. Kita berharap, provinsi paling aman di Indonesia itu bisa dipertahankan. 2024 harus lebih aman. Termasuk Pilkada serentak,” katanya. (tk10)
