TARAKAN, TerasKaltara.id – Kampanye yang dilakukan calon Wali Kota Tarakan nomor urut 1, Khairul di Kelurahan Karang Anyar, Kamis (31/10/2024) disambut warga dengan antusias. Berbagai permasalahan disampaikan dalam pertemuan tersebut, mulai dari urusan lowongan pekerjaan hingga curhatan warga tentang tabung gas bersubsidi LPG 3 kilogram yang sulit didapatkan.
Menanggapi hal tersebut, Khairul menuturkan pemerintah kota pun sebenarnya tidak bisa mengintervensi kuota penerima gas bersubsidi. Soal penerima gas ini sudah diatur dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi yang kewenangan ada di Pemerintah Pusat.
“Kota Kabupaten, bahkan provinsi sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk mengatur itu, paling kita membantu mengawasi dan membantu memberi masukan. Tapi keputusan akhir ada di Pertamina dan Kementerian SDM,” ucapnya.
Meski di daerah tidak memiliki kewenangan, keluhan ini akan tetap disampaikannya di tingkat pusat. Ia pun yakin akan ada ditindak lanjut dari Pemerintah Pusat.
Selain persoalan tabung gas subsidi, keluhan lain yang disampaikan warga berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Warga berharap, meskipun investor masuk dan membangun di Tarakan, pemerintah kota bisa mendorong agar lebih memprioritaskan warga lokal.
Terkait hal itupun, Khairul menegaskan selama ini pihaknya lebih mengutamakan warga lokal dalam penerimaan pekerja khususnya di Perumda. Hanya saja, kebutuhan tenaga kerja di Perumda sifatnya terbatas. Pemerintah tidak bisa membuka peluang kerja berdasarkan keinginan masyarakat, tetapi harus proporsional, rasional dan sesuai prosedur.
“Sebenarnya, hal yang penting saat ini adalah membekali anak-anak muda dengan sertifikasi keahlian tertentu. Jadi, syarat kompetensi dan administrasi para pencari kerja lokal terpenuhi. Tidak hanya di Tarakan, tapi bisa juga bersaing diluar karena berkompetensi. Minimal administasi lolos, tinggal persaingan kompetensi lagi bisa lolos. Saya kira pemerintah harus memfasilitasi ini,” tuturnya. (*)
