Sekretaris BNPP Tinjau PLBN Long Nawang, Soroti Kebutuhan Infrastruktur Jalan di Perbatasan

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Komjen Pol Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara,
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Komjen Pol Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara,

TERASKALTARA.ID, MALINAU – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Komjen Pol Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, pada Selasa, 6 Mei 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi dan aktivitas di kawasan perbatasan tersebut.

Dalam kunjungan itu, Komjen Pol Makhruzi Rahman didampingi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi, serta Bupati Malinau, Wempi. Rombongan meninjau langsung fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di PLBN Long Nawang, termasuk sarana pelayanan dan dukungan logistik.

“Kami sudah melihat langsung kondisi di lapangan, khususnya di PLBN Long Nawang. Sangat memerlukan dukungan infrastruktur jalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan negara dan keamanan nasional,” ujar Komjen Pol Makhruzi Rahman saat memberi keterangan, Rabu (7/5/2025).

Selain melakukan peninjauan, rombongan juga berdialog dengan para petugas serta pejabat setempat untuk menggali informasi mengenai kegiatan yang berlangsung di PLBN serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan perbatasan.

Menurut Makhruzi, keberadaan PLBN sangat strategis dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara, khususnya di daerah perbatasan yang rawan terhadap berbagai aktivitas lintas batas ilegal. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui BNPP akan terus berupaya mendorong pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan perbatasan.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar masyarakat perbatasan bisa merasakan kehadiran negara secara nyata,” tambahnya.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya BNPP untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan berjalan optimal, serta sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah terpencil yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Pos terkait