Soal Kekosongan DPRD Tarakan, Ini Kata Pakar Hukum
TARAKAN, TerasKaltara.id – Pakar hukum tata negara, Prof Yahya Ahmad Zein angkat bicara menanggapi potensi terjadinya kekosongan jabatan DPRD Tarakan lantaran belum adanya kepastian kapan penetapan Calon Anggota Legislatif (Caleg) Terpilih DPRD Kota Tarakan hasil Pemilu 2024 oleh KPU.
Padahal, anggota DPRD Kota Tarakan hasil Pileg 2024 lalu semestinya sudah harus dilantik dan menggantikan anggota DPRD sebelumnya pada tanggal 12 Agustus 2024 hari ini. Namun, pelantikan Anggota DPRD terpilih belum dapat dilakukan lantaran Buku Register Perkara Kontitusi (BRPK) pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 13 Juli lalu belum diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kepada KPU RI yang kemudian menjadi dasar bagi KPU Kota Tarakan melakukan penetapan calon anggota DPRD terpilih hasil Pemilu 2024.
Saat dikonfirmasi, Prof Yahya mengatakan, jabatan DPRD diatur di pasal 155 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dipasal itu ditegaskan, khususnya di ayat ke 4 bahwa, masa jabatan DPRD Kabupaten atau Kota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kab/Kota yang baru mengucapkan sumpah dan janji.
“Dari norma ini bersifat kumulatif antara masa jabatan dan masa pengucapan sumpah jadi harus dipahami bahwa norma ini adalah norma pengaturan ideal,” tuturnya.
Artinya pada saat DPRD berakhir masa jabatannya selama 5 tahun maka harus dilakukan sumpah atau dilakukan pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD yang terpilih.
Namun apabila ternyata telah berakhir masa jabatan 5 tahun tapi tidak juga dilakukan pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD yang baru, maka kata Yahya, dalam konteks ini jelas terjadi kekosongan hukum atau jabatan.
“Artinya anggota DPRD (2019-2024) yang ada itu tidak serta-merta otomatis kemudian masih menjabat sebagai anggota DPRD. Kenapa, karena dalam pasal 155 ayat 4 ini itu sudah terkunci masa jabatan DPRD Kabupaten Kota itu adalah 5 tahun. Jadi ini kuncian pertamanya,” jelas Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan ini.
Berdasarkan ketentuan, lanjutnya, secara kumulatif disebutkan “dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten Kota yang baru mengucapkan sumpah dan janji.”
“Artinya tidak benar kemudian anggota DPRD yang sudah sampai 5 tahun tapi dia masih tetap dianggap sebagai anggota DPRD, karena tidak dilakukan pelantikan. Karena masa jabatannya itu sudah terkunci selama 5 tahun,” katanya.
Menurutnya, norma yang mengatakan “dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten Kota yang baru mengucapkan sumpah dan janji itu sebenarnya mekanisme dalam tataran ideal.
Yahya menegaskan, jika masa jabatan berakhir maka harus dilakukan pengucapan sumpah dan janji kepada DPRD yang baru terpilih. Oleh karena itu, menurutnya, hal itu DPRD tidak dapat digantikan sementara oleh DPRD lama atau ditunda pelantikan anggota DPRD yang baru.
“Padahal anggota dprd yang lama sudah sampai pada masa 5 tahun maka telah terjadi kekosongan anggota DPRD dan tidak serta-merta anggota DPRD yang sudah habis masa jabatannya 5 tahun itu karena tidak dilantik yang baru mereka kemudian otomatis diperpanjang,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga membeberkan konsekuensi hukum apabila terjadi kekosongan jabatan DPRD maka berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan. Sebab, Pemerintah Daerah tidak bisa membuat kebijakan penting yang harus dibahas bersama DPRD.
“Pemerintah daerah itu menurut UU 23/2024 adalah Pemerintah dan DPRD satu kesatuan. Artinya kalau gak ada DPRD, ya gak boleh ada kebijakan kebijakan penting yang dibuat terutama kebijakan yang membutuhkan persetujuan DPRD. Jadi konsekuensi hukumnya ya gak boleh ada kebijakan-kebijakan penting,” bebernya.
Kendati begitu, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak perlu saling menyalahkan. Menurutnya kejadian ini menjadi pelajaran bahwa hal-hal yang bersifat administratif harusnya bisa diantisipasi sejak awal.
“Pemerintahs, KPU dan semuanya harus melakukan upaya ini secara maksimal. Agar tidak terjadi kekosongan ini terlalu lama. Mari sama-sama kita dorong ini agar persoalan administrasi itu tidak menjadi penghambat substansi kekosongan DPRD di Kota Tarakan,” pungkasnya. (***)
TARAKAN, TerasKaltara.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka evaluasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di ruang pertemuan kantor KPU Kota Tarakan, pada Sabtu (22/2/2025). Ketua KPU Kota Tarakan, Dedi Herdianto mengatakan, tujuan dari pada diselenggarakannya FGD evaluasi tersebut pada intinya adalah untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik khususnya …
TARAKAN,TerasKaltara.id– Tak ada kata santai bagi Satgas TMMD ke-123 Kodim 0907/Tarakan. Meski akhir pekan, semangat personel tetap membara untuk mengebut pengerjaan sasaran fisik. Untuk membangun semangat, seluruh personel melaksanakan apel pagi sebelum memulai pekerjaan. Kapten Inf Imam Selaku Dan SSK saat memimpin apel pagi di lokasi TMMD mengatakan, apel pagi merupakan sarana pengecekan personel, penyampaian …
TARAKAN, TerasKaltara.id – Memasuki hari ke-5 pelaksanaan TMMD Reguler ke-123 Kodim 0907/Tarakan, seluruh personel yang tergabung dalam satgas terus bekerja tanpa henti, untuk mewujudkan hunian yang lebih layak bagi warga. Meski harus berpacu dengan waktu, namun Satgas TMMD Reguler ke-123 Kodim 0907/Tarakan, tetap mengedepankan kualitas pekerjaan. Dandim 0907/Tarakan selaku Dansatgas, Letkol Kav Jhon B.C.Simarmata,M.Han mengatakan, …
TARAKAN, TerasKaltara.id – Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) reguler ke 123 melakukan sosialisasi. Pendaftaran rekrutmen prajurit TNI AD kepada Pelajar di wilayah Sasaran TMMD. Sosialisasi yang dilaksanakan di SMA N 3 Tarakan, Kelurahan Juata Kerikil, Tarakan itu dipimpin langsung oleh Dandim 0907/Tarakan, Letkol Kav Jhon B.C.Simarmata,M.Han. Dalam sosialisasi yang disampaikannya, Dandim menegaskan …
TARAKAN, TerasKaltara.id – Menikmati secangkir kopi menjadi pemandangan indah dalam Program TMMD Kodim 0907/Tarakan. Setelah bekerja seharian personel Satgas TMMD Kodim 0907/Tarakan menikmati secangkir kopi yang disiapkan oleh masyarakat. Kedekatan dan kebersamaan terpancar antara Satgas TMMD dan warga yang ikut terlibat bekerja gotong-royong dalam program tersebut. Kenikmatan kopi sembari bercanda riang sembari kian memperkokoh serta …
TARAKAN, TerasKaltara.id – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr H Jusuf SK. Kunjungan tersebut sekaligus melihat langsung layanan bedah jantung yang baru saja diresmikan, Sabtu (15/2/2025) lalu. “Saya sebenarnya harusnya kesini itu minggu lalu, cuma mendadak ada acara. Minggu lalu itu mau lihat bedah jantung pertama. Karena …
Malinau, Teraskaltara.id – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Malinau berhasil mengungkap dan menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Malinau. Tiga tersangka yang diduga berperan sebagai kurir berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Mereka adalah MH (45), JF (41), dan MC (32). Total barang bukti yang berhasil disita mencapai 29,63 gram sabu. Kasus ini merupakan pengembangan …
Malinau, Teraskaltara.id – Sebuah kecelakaan lalu lintas (laka lantas) tragis terjadi di Jalan GOR, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi KU 2809 SI yang dikendarai oleh Gloria Romamtiezer (25 tahun) dan mobil Hino Dump Truk warna putih bernomor polisi KU 8736 SC yang dikendarai …
MALINAU, Teraskaltara.id – Setelah dua tahun menunggu tanpa tindak lanjut, perwakilan masyarakat dari tiga kecamatan kembali menyuarakan tuntutan perbaikan jalan penghubung di Malinau Selatan, Malinau, Kalimantan Utara. Masyarakat meminta agar status jalan yang saat ini digunakan sebagai jalur angkut batubara ditinjau ulang karena juga digunakan sebagai jalan umum. Perwakilan masyarakat dari tiga kecamatan, yakni Malinau …
TANJUNG SELOR, TerasKaltara.id – Penyidik Satreskrim Polresta Bulungan menetapkan motoris SB Iqzza Ekspres sebagai tersangka. Sang motoris berinisil SI, diduga lalai dalam peristiwa naas yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 1 orang belum ditemukan. Kapolresta Bulungan, AKBP Rofikoh Yunianto melalui PS Kasi Humas Polresta Bulungan, Ipda Magdalena Lawai mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara, peristiwa …
TANJUNG SELOR, TerasKaltara.id – Sejumlah petugas dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltara beserta aparat yang diduga dari Polisi Militer, tampak ada di sekitar Kantor Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kaltara. Diduga, Kejati Kaltara sedang melakukan penggeledahan di kantor yang sedang mengerjakan berbagai proyek pemerintah tersebut. Informasi yang diterima media ini, penggeledahan …
TARAKAN, TerasKaltara.id – Sebanyak 30 orang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tarakan bersama tim gabungan dalam razia pengawasan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali (Perwali) Kota Tarakan 2025, pada Sabtu (15/2/2025). Kegiatan razia yang dilakukan bertepatan dengan malam valentine itu menyasar sejumlah hotel yang ada di Kota Tarakan. Kasi Pembinaan, Pengawasan …
TERASKALTARA.ID, MALINAU – Terdakwa kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Long Titi, Reki Marten alias Petrus dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Sidang yang menjerat Kades Malinau dengan agenda tuntutan ini digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Senin (25/4/2022). Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Malinau, Daniel Martua Hutagalung melalui Kasi …
TARAKAN, TerasKaltara.id – Jajaran RSUD Jusuf SK Tarakan terus berinovasi dalam meningkatkan layanan kesehatan di kawasan perbatasan. Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Aziz Bmengungkapkan, jajarannya terus bertekad dalam menghadirkan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kaltara. Dia mengatakan, harapannya dalam meningkatkan layanan kesehatan ini, agar tidak ada lagi masyarakat yang harus di …
TARAKAN, TerasKaltara.id– Penjabat (Pj.) Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., secara resmi melaunching program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Hari Ulang Tahun di Puskesmas Karang Rejo, Kamis (13/2/2025). Program ini merupakan bagian dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Di Kota Tarakan, pada tahap …
TANJUNG SELOR, TerasKaltara.id -Kantor Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Provinsi Kaltara hingga saat ini masih dilakukan penggeledahan, tepatnya di ruangan Cipta Karya, Lantai 1. Dari informasi yang diterima, penggeledahan yang dilakukan langsung oleh Kejaksaan Agung RI bersama Kejaksaan Tinggi Kaltara itu terkait pembangunan Kantor BPSDM Kaltara, yang berada di Jalan …
Comments are not available at the moment.