TPP ASN Malinau Dipastikan Tidak Dipotong meski APBD Nasional Turun, Sekda: Sudah Kami Hitung, Tetap Aman

Para ASN Kabupaten Malinau mengikuti apel gabungan Korpri, Senin (17/11/2025), momen ketika Sekda Ernes Silvanus menegaskan bahwa TPP ASN tetap aman meski terjadi penurunan APBD secara nasional.
Para ASN Kabupaten Malinau mengikuti Apel Gabungan Korpri, Senin (17/11/2025), momen ketika Sekda Ernes Silvanus menegaskan bahwa TPP ASN tetap aman meski terjadi penurunan APBD secara nasional. (Foto: Ist).

TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tidak akan dipotong, meski banyak daerah di Indonesia tengah menghadapi penurunan APBD.

Kepastian ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau, Dr. Ernes Silvanus, dalam Apel Korpri di halaman Kantor Bupati Malinau, Senin (17/11/2025).

Pernyataan Sekda ini menjawab kekhawatiran para ASN terhadap isu nasional mengenai penyesuaian belanja pegawai dan potensi pengurangan TPP.

Menurutnya, Pemkab Malinau telah melakukan simulasi keuangan secara menyeluruh untuk memastikan TPP bisa tetap dibayarkan tanpa pengurangan.

“TPP tetap tidak berubah. Kami sudah hitung, sudah simulasikan. Yang ada hanya penyesuaian sistem untuk mengamankan kebijakan ini,” ujar Ernes.

Sekda menjelaskan bahwa pemerintah daerah melakukan analisis terhadap data belanja lima tahun terakhir meliputi perjalanan dinas, ATK, konsumsi rapat, hingga BBM guna memastikan kebijakan TPP tidak membebani APBD.

Ia menegaskan bahwa langkah mempertahankan TPP lebih strategis dibanding opsi pemotongan, meski menjadi langkah paling mudah secara administratif.

“Memotong TPP itu mudah, tapi bukan pilihan kami. Harapan saya, kebijakan ini bisa bertahan sampai 2027,” katanya.

Sekda Ernes mengingatkan bahwa pemotongan TPP pernah terjadi pada tahun 2015 ketika APBD menurun. Kondisi serupa tidak diharapkan terulang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi nasional.

Sekda mengajak seluruh ASN tetap menjaga kinerja dan mendukung kebijakan fiskal Pemerintah Daerah agar stabilitas pembayaran TPP tetap terjaga.

“TPP ini menyentuh banyak orang. Karena itu, kita harus saling menjaga agar kebijakan ini tetap aman,” tutupnya.(Tk12).

Pos terkait