TERASKALTARA.ID, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni, hunian bagi korban bencana, serta prasarana permukiman yang berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si, saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi Program 1 Juta Rumah Perkotaan untuk Wilayah Kalimantan di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Rabu (15/10).
Rakor tersebut diikuti perwakilan pemerintah daerah dari tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas konsistensinya dalam mendukung penyediaan perumahan nasional.
Ia menyebutkan langkah ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025-2029, yang menempatkan sektor perumahan sebagai bagian penting dari pembangunan manusia Indonesia.
“Program ini akan menempatkan sektor perumahan sebagai bagian penting dari pembangunan manusia Indonesia,” ujar Wagub.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan percepatan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah Kalimantan, khususnya Kaltara.
Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong ketersediaan rumah murah dan fasilitas sanitasi untuk masyarakat desa maupun warga berpenghasilan rendah.
Kaltara sendiri menghadapi sejumlah tantangan di sektor perumahan. Pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dari 713.600 jiwa (2021) menjadi 749.400 jiwa pada 2025. Kedua, backlog kepemilikan rumah mencapai 27.127 rumah tangga dan backlog penghuni 17.752 rumah tangga per 2023. Ketiga, terbatasnya rumah terjangkau, terutama di perkotaan seperti Tarakan dan Tanjung Selor.
Selain itu, masih terdapat kendala infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta munculnya permukiman tidak terencana yang berpotensi menimbulkan masalah tata ruang dan pelayanan publik.
Tantangan lain termasuk risiko lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan, serta tingginya arus migrasi dan urbanisasi imbas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Meski demikian, Wagub menilai Kaltara memiliki potensi besar di sektor perumahan berkat posisi geografis strategis sebagai gerbang utara Indonesia dan ketersediaan lahan pengembangan seluas 222 hektare di Kabupaten Malinau dan Bulungan.
“Kawasan strategis seperti Koridor Sungai Kayan, Sembakung, Sesayap, Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, serta kawasan industri dan PLTA Mentarang siap menjadi pusat pertumbuhan baru,” jelasnya.
Wagub Ingkong menegaskan, pembangunan hunian layak tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi lintas wilayah antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk memastikan setiap warga memiliki rumah yang aman, sehat, dan bermartabat.
“Mari kita perkuat kolaborasi lintas wilayah dalam semangat #KaltaraDiHati untuk mewujudkan pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Kalimantan,” pungkasnya.
Forum ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat koordinasi antarwilayah, sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi tantangan penyediaan hunian layak demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan.(dkisp).
