MALINAU, TerasKaltara.id – Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan di Balai Adat Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Rabu (05/06/2024).
Bupati Wempi mengatakan rakor merupakan yang pertama dilaksanakan langsung di daerah perbatasan.
“Optimalkan dengan baik sehingga menemukan solusi terhadap masalah yang kita hadapi di perbatasan,” ucapnya, Kamis (06/06/2024).
Wempi berharap melalui Rakor, semua persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan bisa diselesaikan dengan saling bersinergi. Meski selama ini terhalang kewenangan yang tidak pernah berhenti, mulai dari kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.
“Tidak ada yang salah sebenarnya dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten dalam kewenangannya. Hanya mungkin perlu waktu, perlu kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh bahkan perlu mengetahui langsung kebenaran tentang situasi kondisi kita disini,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Malinau Ir. Kristian Muned, M.T mengatakan dalam rakor ini menghadirkan narasumber yang berkaitan langsung dengan program pembangunan perbatasan.
Hal ini dilakukan agar para pemangku kepentingan bisa berinteraksi langsung melalui diskusi dalam rakor.
Selain itu dilaksanakannya rakor ini di daerah perbatasan agar semua yang hadir bisa melihat dan merasakan langsung kondisi masyarakat di perbatasan, yang perlu dicarikan solusi bersama.
Melalui rakor ini, lanjut Kristian, diharapkan dapat menjadi forum yang efektif untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi terpadu antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pembangunan perbatasan.
“Diharapkan para narasumber memberikan penjelasan tentang program pembangunan perbatasan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan ke depan. Sehingga masyarakat bisa melihat langsung permasalahan perbatasan,” ujarnya.
Adapun peserta yang hadir dalam rakor ini berdasarkan jumlah kehadiran sebanyak 196 peserta meliputi Kementerian Lembaga Terkait, DPRD, FKPD, Sekretariat Daerah, BUMN, OPD, Camat Kades, Tokoh Masyarakat, Desa dan Pemuda setempat. (tk7/saf)
