TERASKALTARA.ID, MALINAU– Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkotika, judi online, hingga berbagai tindak kriminal yang dinilai semakin mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Malinau.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Dialog Forkopimda bersama DPRD Malinau, kepala OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan paguyuban, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, Forum Anak, kepala desa, ketua RT, kepala sekolah SMP dan SLTA, mahasiswa, serta pelajar di Ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau, Senin (29/6).
Dialog tersebut mengusung tema “Sinergi Bersama Hadapi Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Gangguan Keamanan di Wilayah Kabupaten Malinau” sebagai upaya memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas daerah.
Wempi menegaskan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni RT, desa, hingga kecamatan.
Ia meminta para camat dan kepala desa untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di wilayah masing-masing sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Kalau persoalan bisa diselesaikan di tingkat desa, tidak perlu naik ke kecamatan. Kalau bisa selesai di kecamatan, tidak perlu sampai ke kabupaten. Karena kepala desa dan camat adalah penyelenggara negara yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui persoalan di wilayahnya,” ujarnya.
Ia juga memberikan motivasi kepada para pelajar dan mahasiswa yang hadir dalam dialog tersebut. Menurutnya, generasi muda merupakan calon pemimpin masa depan yang harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang unggul.
“Kalian adalah generasi penerus bangsa. Suatu saat nanti kalian yang akan memimpin daerah ini. Karena itu, persiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dan mampu membawa Malinau semakin maju,” pesannya.
Dalam kesempatan itu, Bupati memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Malinau, Kejaksaan Negeri Malinau, dan Pengadilan Negeri Malinau atas komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika.
Menurutnya, pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Malinau dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan keseriusan aparat dalam memerangi peredaran gelap narkotika.
Meski demikian, Wempi menegaskan pemberantasan narkoba tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Ia mengajak seluruh warga berani melaporkan keberadaan pengedar maupun pengguna narkoba di lingkungan masing-masing.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan narkoba. Jangan biarkan pengedar merusak generasi kita. Saya yakin masyarakat mengetahui siapa pengguna maupun pengedar yang ada di lingkungannya. Mari kita dukung aparat dalam memberantas narkoba,” tegasnya.
Wempi menilai penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya tindak kriminal di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan maraknya kasus pencurian hasil kebun sawit, pembobolan rumah, hingga aksi pencurian yang bahkan terjadi ketika pemilik rumah sedang berduka.
“Kasus-kasus pencurian seperti ini sudah sering kita dengar. Sawit masyarakat dicuri, rumah dibongkar, bahkan saat keluarga sedang berduka masih ada yang memanfaatkan situasi untuk melakukan kejahatan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama,” katanya.
Selain narkoba, Wempi juga menyoroti maraknya praktik judi online dan pinjaman online yang dinilai turut memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama karena berpotensi memicu masalah sosial maupun tindak kriminal.
Ia pun mengingatkan seluruh pimpinan instansi, organisasi, maupun lembaga agar menjaga institusi masing-masing dari keterlibatan oknum dalam penyalahgunaan narkoba maupun aktivitas melanggar hukum lainnya.
“Saya percaya seluruh pimpinan di Kabupaten Malinau memiliki komitmen yang sama untuk menjaga daerah ini. Jangan sampai ada oknum di institusi kita yang justru mendukung atau terlibat dalam peredaran narkoba,” katanya.
Dalam dialog tersebut, Wempi juga menyinggung persoalan pemasangan plang kawasan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang belakangan menjadi perhatian masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini dimanfaatkan masyarakat adat untuk berkebun.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mengedepankan dialog dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Nanti kita akan mendengar langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi isu yang menimbulkan keresahan atau viral di media sosial. Semua proses ini memiliki mekanisme yang harus dihormati,” tutupnya. (*st)
