TERASKALTARA.ID, MALINAU – Wakil Bupati Malinau Jakaria mendorong Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Malinau untuk memperkuat peran advokasi bagi nelayan tradisional serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang adil dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi kegiatan DPD KNTI Kabupaten Malinau bertema “Keterlibatan Pemerintah dan Lobi Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan: Merancang Model Co-management yang Adil dan Berkelanjutan” di Ruang Tebengang, Kamis (30/7).
Jakaria menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPD KNTI Kabupaten Malinau yang telah menghadirkan forum diskusi mengenai pengelolaan bersama kawasan tenurial nelayan. Menurutnya, nelayan tradisional memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan, melestarikan sumber daya perairan, serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
“Pemerintah tentu berkewajiban memberikan perlindungan dan dukungan kepada nelayan tradisional melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsep co-management atau pengelolaan bersama menjadi salah satu pendekatan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya perikanan karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, organisasi nelayan, akademisi, dunia usaha hingga pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, pengelolaan bersama tidak hanya berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya alam semata, tetapi juga menjamin keadilan akses bagi masyarakat, kepastian hak pengelolaan, penyelesaian konflik pemanfaatan ruang, hingga menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
“Kita ingin pengelolaan sumber daya perairan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan lingkungan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jakaria juga mengulas sejarah berdirinya Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagai organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak nelayan tradisional di Indonesia. Ia berharap semangat perjuangan tersebut dapat terus diwujudkan oleh KNTI Kabupaten Malinau melalui berbagai gagasan dan rekomendasi kebijakan yang konstruktif.
Ia menegaskan, KNTI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang hadir dalam kegiatan seremonial, melainkan harus mampu menjadi wadah perjuangan aspirasi nelayan tradisional di daerah.
“Saya berharap KNTI bukan hanya organisasi seremonial. Harus ada rekomendasi, aspirasi, dan gagasan yang disampaikan kepada pemerintah maupun DPRD agar kesejahteraan nelayan tradisional benar-benar dapat diperjuangkan,” tegasnya.
Jakaria juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun model pengelolaan perikanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat nelayan dalam proses perumusan kebijakan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Malinau.
Mengakhiri sambutannya, Jakaria secara resmi membuka kegiatan DPD KNTI Kabupaten Malinau dan berharap forum tersebut mampu melahirkan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perairan di Kabupaten Malinau. (*st)
