MALINAU, Teraskaltara.id – Pemerintah Kabupaten Malinau menjadi tuan rumah High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I se-Kalimantan Utara tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Bukit Timur ini mengusung tema “Digitalisasi Tuntas, Layanan Masyarakat Berkualitas” dan dibuka langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan penting dari Kalimantan Utara, termasuk Asisten Perekonomian, Wakil Bupati Tana Tidung yang diwakili Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala OPD, serta pejabat kedinasan dan kelembagaan dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta, terutama yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Kabupaten Malinau. Ia menekankan luasnya wilayah Malinau yang mencakup hampir 53 persen dari total wilayah Kalimantan Utara, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah namun belum seluruhnya terakses.
“Wilayah kami sangat luas, tapi baru sekitar 8 persen yang dapat dikelola secara optimal karena keterbatasan akses jalan dan infrastruktur,” ungkapnya. ( Selasa 4/25 )
Bupati juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam mendukung pelayanan publik, terutama bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dengan digitalisasi, harapannya akses terhadap layanan pemerintah bisa lebih cepat, efisien, dan merata.
Ia menambahkan, saat ini pembangunan infrastruktur, termasuk akses jalan dan jaringan komunikasi, tengah dipercepat. Salah satunya adalah pembangunan terowongan sepanjang 500 meter yang akan membuka akses ke kawasan strategis perbatasan negara.
“Digitalisasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan secara adil dan merata, dari kota hingga pelosok,” ujar Wempi.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Malinau memiliki potensi energi dan investasi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan akses. Ia mendorong agar kolaborasi lintas daerah dan kelembagaan dapat mempercepat transformasi digital dan pembangunan yang berkeadilan.
Selain membahas strategi digitalisasi, pertemuan ini juga menjadi ajang pertukaran informasi antar-daerah untuk menghadirkan solusi konkrit terhadap berbagai tantangan yang dihadapi, terutama di daerah perbatasan.
