TERASKALTARA.ID, BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum. menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah paling utara Tanah Air.
Hal itu disampaikan Zainal saat menghadiri Rapat Evaluasi Satuan Jajaran Kodam VI/Mulawarman Tahun 2025, di Aula Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan, Selasa (4/11/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Ari Aryanto, S.E., M.I.P., serta sejumlah pejabat militer dan kepala daerah dari wilayah Kalimantan.
“Kaltara berada di posisi yang sangat strategis karena langsung berbatasan dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Ini bukan hanya isu pertahanan, tapi juga ekonomi nasional,” ujar Zainal dalam pemaparannya.
Zainal menyoroti sejumlah isu fundamental yang masih membayangi kawasan perbatasan, mulai dari keterbatasan akses infrastruktur hingga ketimpangan layanan dasar yang masih lebar dibanding wilayah lain di Indonesia.
Menurutnya, sedikitnya ada delapan tantangan utama yang perlu segera diatasi secara lintas sektor.
“Mulai dari ketergantungan ekonomi masyarakat pada aktivitas lintas batas, keterbatasan air bersih, listrik, jalan, jaringan telekomunikasi, hingga kesenjangan pendidikan dan fasilitas kesehatan. Belum lagi aktivitas ilegal yang masih terjadi di wilayah perbatasan,” paparnya.
Karena itu, Zainal menekankan pentingnya keterlibatan TNI, khususnya jajaran Kodam VI/Mulawarman, dalam memperkuat keamanan dan mendukung pembangunan infrastruktur vital.
Ia juga menyinggung bahwa penguatan konektivitas dan infrastruktur di wilayah perbatasan bukan sekadar soal pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi pertahanan ekonomi dan sosial.
“Setiap peningkatan 1 persen ketersediaan infrastruktur, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 44 persen. Ini investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus ketahanan negara,” ujarnya mengutip laporan World Development Report.
Dalam forum itu, Gubernur Kaltara juga memaparkan arah pembangunan yang kini difokuskan pada transformasi ekonomi hijau, ekonomi biru, serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Selain mendorong produktivitas, pendekatan ini diharapkan dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
“Kaltara adalah beranda depan Indonesia. Membangun Kaltara berarti memperkuat kedaulatan bangsa. Karena itu, perbatasan tidak boleh lagi dipandang sebagai garis pemisah, tetapi sebagai pintu kemajuan,” tegas Zainal.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi berkomitmen terus menjalin koordinasi erat dengan TNI, Polri, dan pemerintah kabupaten di wilayah perbatasan seperti Nunukan dan Malinau, guna memastikan pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kolaborasi sipil-militer di wilayah perbatasan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan strategis. Keamanan dan pembangunan adalah dua sisi yang harus berjalan seiring,” pungkasnya.(dkisp).
