MALINAU,TerasKaltara.id – Menjelang akhir tahun 2024, jumlah permintaan material kontruksi melambung, hal ini lantaran kegiatan pembangunan terutama yang didanai pemerintah pada umumnya harus dilakukan finishing di akhir tahun.
Akibatnya, harga bahan bangunan diantaranya material kontruksi mengalami kenaikan di Malinau, selalu di setiap akhir tahun.
Sebelum ini, dari Rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Malinau juga telah menginventarisir persoalan yang sama.
Persoalan, aktivitas bongkar-muat yang memakan waktu berhari-hari lamanya menjadikan antrean semakin panjang. Bahkan dalam rapat tersebut, perwakilan Distributor di Malinau turut mengemukakan kendala yang sama.
Jumlah kapal angkutan khusus mengangkut komoditas barang penting juga terbatas. Harus ada deteksi masalah agar persoalan ini tidak berulang setiap tahun tanpa menemukan solusi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Malinau, Paul Muregar Lalong membenarkan rutinitas di akhir tahun tidak hanya berpengaruh pada barang pokok komoditas konsumsi.
“Dari data kami, memang fenomena tersebut menjadi rutinitas setiap tahun. ada 3 persoalan yang perlu dituntaskan agar persoalan ini tidak berulang,” katanya, Sabtu (14/13/2024).
Kenaikan harga di setiap tahun ini banyak dikeluhkan kontraktor. Diakui Paul, karena banyak kegiatan akhir tahun, mulai dari bulan Oktober-Desember.
“Keluhan kontraktor material itu sulit, terutama semen, stoknya sangat-sangat terbatas. Hasil inventarisasi Apindo, kelangkaan disebabkan tingginya permintaan karena kegiatan yang bersumber dari APBD tertumpu di akhir tahun,” ungkapnya.
Selain itu, berdasarkan rantai distribusi menang 90 persen material kontruksi ke Malinau diperoleh dari Surabaya menggunakan jalur pelayaran. Sehingga cuaca ekstrem dan gelombang tinggi, umum menjadi kendala pelayaran, lantaran jumlah penyedia jasa sangat terbatas.
“Jadi memang selain permintaan yang meningkat drastis, faktor cuaca yang ekstrim di akhir tahun mempengaruhi kenaikan harga,” tandasnya.
Sedangkan persoalan ketiga, berkaitan dengan manajemen dan antrean di Pelabuhan Kelapis. Ia tegaskan, lelabuhan ini menjadi faktor penting untuk melancarkan roda perdagangan di Malinau. Sementara, persoalan antrean ini masih belum menemukan solusi.
Di pelabuhan, pihaknya sering mendapatkan keluhan dari distributor soal antrean dan efisiensi waktu bongkar-muat.
“Di sini (Pelabuhan Kelapis), perlu ada manajemen yang harus dipikirkan solusinya. Fenomena ini harusnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah sekaligus DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya,” pungkasnya.
Menurutnya lagi, terkait persoalan di pelabuhan bongkar muat Kelapis, Apindo menyarankan agar mekanisme yang perlu diatur, salah satunya mengatur alur kepelabuhanan.
“Misalnya menerapkan sistem antrean terbuka berbasis sistem, jadwal pergantian antrean, hingga kapal-kapal yang dibolehkan sandar, prioritas bongkar muat untuk kapal barang pokok dan barang penting. Perlu juga manajemen tarif yang menjamin kepastian hukum bagi penyedia jasa ekspedisi dan distributor,” ujarnya.
Ia tegaskan, tarif yang diterapkan untuk kegiatan bongkar hingga memuat harus dijaga agar tidak ada kenaikan harga sepihak. “Ini bukan hanya untuk material, tapi solusi persoalan alur dan tarif ini juga berpengaruh terhadap harga bahan pokok, karena ikut terdampak,” pungkasnya. (*/tk01)
