TERASKALTARA.ID, MALINAU – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Malinau menunjukkan capaian penting di beberapa sektor kesejahteraan, namun juga menyoroti ketimpangan yang masih nyata mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kondisi perumahan.
Temuan ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 yang dipublikasikan dalam laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malinau 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau merilis data terbaru kesejahteraan masyarakat yang merangkum berbagai indikator, mulai dari kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga konsumsi rumah tangga.
Publikasi ini mengungkapkan bahwa sejumlah capaian penting telah diraih, tetapi masih terdapat kesenjangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemangku kebijakan.
Dari aspek kependudukan, mayoritas penduduk berumur 10 tahun ke atas berada pada status kawin sebesar 52,27 persen, sementara 42,29 persen masih berstatus belum kawin, dan 5,24 persen berstatus cerai.
Selain itu, kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0–17 tahun telah mencapai 92,44 persen, namun masih ditemukan selisih antara laki-laki (92,95 persen) dan perempuan (91,95 persen).
Kepala BPS Malinau, Yanuar Dwi Christyawan, menegaskan bahwa data dasar kependudukan masih menjadi fondasi penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak administratif masyarakat.
“Angka-angka ini membantu kita melihat kelompok mana yang masih tertinggal dalam urusan pencatatan sipil, sehingga intervensinya bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya, Jumat (28/11).
Pendidikan: Disparitas Antar Kelompok Pengeluaran Masih Lebar
Pada indikator pendidikan, BPS mencatat 11,19 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah sama sekali. Sementara penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi tercatat 15,40 persen, dengan proporsi jauh lebih besar di kelompok 20 persen pengeluaran teratas (32,71 persen).
Partisipasi sekolah kelompok usia 7–23 tahun juga menunjukkan variasi: Malinau mencatat 77,78 persen masih bersekolah, sedangkan 21,36 persen tidak lagi bersekolah.
Menurut Yanuar, ketimpangan ini menunjukkan masih kuatnya keterkaitan antara kondisi ekonomi keluarga dengan akses pendidikan.
“Data memperlihatkan bahwa capaian pendidikan sangat dipengaruhi tingkat kesejahteraan. Kelompok terbawah masih menghadapi hambatan yang lebih besar,” jelasnya.
Kesehatan: Keluhan Meningkat, Imunisasi dan ASI Masih Perlu Penguatan
Dari aspek kesehatan, angka kesakitan penduduk mencapai 13,67 persen. Perempuan mencatat angka lebih tinggi (14,42 persen) dibanding laki-laki (12,98 persen).
Sementara itu, penduduk yang pernah rawat jalan dengan menggunakan jaminan kesehatan mencapai 78,32 persen, dengan proporsi tertinggi pada kelompok 40 persen pengeluaran terbawah (91,59 persen).
Pada kesehatan anak, cakupan imunisasi dasar menunjukkan angka bervariasi. Imunisasi Hepatitis B mencapai 96,23 persen, BCG 95,02 persen, dan Polio 94,86 persen. Namun imunisasi IPV berada jauh lebih rendah di 68,79 persen.
Sementara itu, bayi usia 0–23 bulan yang pernah mendapat ASI sebesar 95,59 persen, dengan rata-rata lama pemberian ASI 10,88 bulan.
Yanuar menekankan bahwa angka-angka ini penting sebagai indikator kualitas kesehatan dasar.
“Cakupan imunisasi yang belum merata dan perbedaan lama pemberian ASI antar kelompok sosial harus menjadi perhatian dalam pelayanan kesehatan dasar daerah,” tegasnya.
Perilaku Merokok dan Akses Jaminan Kesehatan
Perilaku merokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas masih tinggi, yakni 26,59 persen. Kelompok menengah dan atas justru memiliki angka sedikit lebih tinggi dibanding kelompok terbawah.
Pada sisi jaminan kesehatan, 94,08 persen penduduk telah terdaftar BPJS Kesehatan, dan hanya 5,12 persen yang tidak memiliki jaminan kesehatan sama sekali.
Perumahan dan Akses Layanan Dasar: Tantangan Berlanjut
Pada sektor perumahan, data BPS menunjukkan variasi bahan bangunan dan fasilitas rumah tangga, namun sejumlah indikator masih perlu penguatan, seperti fasilitas sanitasi, sumber air bersih, dan tempat pembuangan akhir tinja. (Semua data merujuk pada tabel Bab V publikasi).
Konsumsi dan Pengeluaran: Pola Konsumsi Masyarakat Terlihat Stabil
Data konsumsi memperlihatkan pola pengeluaran dan kecukupan gizi rumah tangga Kabupaten Malinau, mulai dari konsumsi kalori, protein, hingga distribusi belanja antar kelompok komoditas sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1–7.3.
BPS menilai bahwa gambaran kesejahteraan Malinau tahun 2025 mencerminkan perbaikan pada sejumlah aspek, namun ketimpangan antar kelompok ekonomi masih menjadi tantangan signifikan.
Yanuar mengingatkan bahwa seluruh data ini harus dibaca sebagai pijakan kebijakan.
“Data Susenas adalah cermin kondisi masyarakat. Kebijakan berbasis data adalah kunci untuk memastikan pembangunan yang inklusif,” pungkasnya.(Tk12).
Publikasi lengkap Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malinau 2025 dapat diakses melalui BPS Malinau.
