TERASKALTARA.ID, BULUNGAN — Upaya memperluas inklusi keuangan di Kalimantan Utara memasuki fase baru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai langkah memperkuat sinergi serta menghadirkan program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara pada Kamis (27/11/2025) tersebut dibuka oleh Kepala Biro (Karo) Perekonomian Setda Provinsi Kaltara, Muhammad Gozali, S.E., M.H. Turut hadir Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Regional Kaltim-Kaltara OJK Misyar Bonowisanto, Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltara Seno Indarto, perbankan, dan anggota TPAKD Kabupaten/Kota se-Kaltara.
Dalam sambutannya, Gozali menegaskan bahwa Rakor ini dirancang untuk melahirkan sejumlah kesepakatan strategis mengenai arah kerja TPAKD ke depan.
“Prinsip dasarnya adalah bagaimana posisi ini untuk ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa hal yang kita komitmen untuk dilaksanakan pada 2026, lebih kepada aksi di Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Rakor ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi program pemerintah dan peningkatan kapasitas pengelolaan akses keuangan di daerah. Gozali menegaskan bahwa seluruh program TPAKD berlandaskan pada ketahanan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gozali memaparkan bahwa mulai 2026, struktur kepemimpinan TPAKD akan disesuaikan untuk memperkuat pelaksanaan program di setiap wilayah.
“Untuk 2026 ketuanya Pak Gubernur, Wakil Ketuanya dari OJK. Kemudian di Kabupaten/Kota, Ketua tetap Kepala Daerah, Wakil Ketua dari OJK, Koordinatornya Sekda dan Sekretariat dari Asisten Ekonomi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perbankan memiliki peran sentral dalam keberhasilan percepatan akses keuangan.
“Akses keuangan itu adalah perbankan, maka peran perbankan kita maksimalkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan ketahanan ekonomi,” kata Gozali.
Hasil Rakor menyoroti pentingnya menghadirkan program yang langsung dirasakan masyarakat serta memaksimalkan pemanfaatan seluruh layanan perbankan dalam kerangka kerja TPAKD.
“Penyelesaian rakor ini adanya komitmen bersama bahwa pelaksanaan lebih kepada aksi di lapangan. Program-program perbankan harus diketahui masyarakat dan lembaga ekonomi di Kabupaten/Kota,” tegasnya.
Gozali juga memastikan bahwa Rakor TPAKD Kabupaten/Kota akan digelar kembali pada Maret 2025 dan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan untuk menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan program.
Dengan komitmen bersama ini, Pemprov Kaltara berharap akses keuangan semakin merata dan semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan perbankan untuk memperkuat ketahanan ekonomi mereka.
“Harapan besar kita, dengan TPAKD ini kesejahteraan masyarakat meningkat dan ketahanan ekonomi semakin kuat, karena didukung langsung oleh perbankan melalui akses keuangan daerah,” tutup Gozali.(Dkisp)
