TERASKALTARA.ID, TARAKAN – Sejumlah persoalan krusial mulai dari regulasi yang dinilai tak lagi relevan hingga kelangkaan pupuk mencuat dalam pembahasan pengembangan sektor pangan dan ekonomi biru di Kalimantan Utara. Anggota DPR RI Komisi IV Hasan Saleh memastikan seluruh keluhan tersebut akan dibawa ke pusat untuk dievaluasi bersama kementerian terkait.
Berbagai persoalan yang disampaikan pelaku usaha, petambak, nelayan, petani hingga unsur pemerintah daerah menjadi sorotan dalam upaya penguatan sektor pangan dan ekonomi biru di Kalimantan Utara.
Anggota DPR RI Komisi IV, Hasan Saleh, menilai masih terdapat hambatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah karena berkaitan dengan regulasi lintas sektor di tingkat pusat.
“Setelah saya mendengarkan penyampaian dari berbagai pihak, saya berkesimpulan memang ada persoalan yang perlu kita benahi dari sisi regulasi. Ada aturan yang mungkin selama ini sudah tidak lagi pas dengan kondisi masyarakat,” ujar Hasan Saleh.
Ia menegaskan, pembenahan tidak selalu berarti perubahan besar, namun bisa dimulai dari penyempurnaan aturan teknis hingga revisi kebijakan yang lebih tinggi jika persoalan terus berulang.
Menurutnya, seluruh masukan yang diterima akan dihimpun secara utuh tanpa perubahan substansi sebagai bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Keluhan masyarakat harus disampaikan apa adanya. Jangan dikurangi dan jangan ditambah supaya kebijakan yang diambil nantinya benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Selain persoalan regulasi, Hasan Saleh mengaku menemukan isu yang cukup mengejutkan, yakni dominannya keluhan terkait pupuk.
“Saya tidak menyangka pupuk juga menjadi persoalan yang cukup banyak disampaikan. Ini menjadi catatan penting dan akan kita dorong langkah penyelesaiannya,” katanya.
Untuk memperkuat tindak lanjut, pihaknya telah lebih dulu mengumpulkan data dan menelusuri berbagai persoalan sebelum kegiatan berlangsung. Hal ini dilakukan agar setiap aspirasi yang dibawa ke pusat memiliki dasar yang kuat.
“Saya sudah mulai menghitung, mencari data dan melihat persoalan yang berkembang. Setelah data lengkap, itu yang akan kita bawa untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.
Di sisi lain, Hasan Saleh juga mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program yang telah direncanakan agar tidak berhenti pada tahap wacana.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat sektor pangan dan ekonomi biru di Kalimantan Utara.
Hasan Saleh juga memastikan ruang penyampaian aspirasi tetap terbuka bagi masyarakat, bahkan setelah forum resmi berakhir.
“Keberadaan jalur komunikasi ini penting agar persoalan di lapangan tidak harus menunggu forum formal untuk bisa ditindaklanjuti,” tandasnya.
