TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan musim. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sektor pertanian sebagai upaya pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (22/6).
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan diikuti berbagai jajaran kementerian, lembaga, Tim Pengendalian Inflasi, unsur TNI, Polri, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Jakaria mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan dalam rapat, kondisi inflasi di wilayah Indonesia bagian timur masih relatif terkendali. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Malinau yang hingga saat ini belum mengalami lonjakan inflasi yang signifikan.
Meski demikian, terdapat beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus, salah satunya cabai merah keriting yang saat ini mengalami kenaikan harga di pasaran.
“Untuk Malinau, inflasi masih terkendali. Namun ada komoditas yang perlu mendapat perhatian, yaitu cabai. Saat ini harga cabai merah keriting berada di kisaran Rp102 ribu hingga Rp106 ribu per kilogram,” kata Jakaria saat di temui usai Rakor Inflasi.
Menurutnya, pemerintah daerah telah meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk segera melakukan langkah intervensi guna meningkatkan produksi cabai di tingkat petani. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga di pasar.
Ia menjelaskan bahwa harga cabai memang dikenal sangat fluktuatif. Karena itu, dukungan kepada petani perlu terus ditingkatkan agar produksi tetap terjaga sepanjang tahun.
“Pemerintah akan terus mendorong petani untuk meningkatkan penanaman cabai. Dengan produksi yang cukup, pasokan dapat terjaga sehingga harga tidak mengalami kenaikan yang terlalu tinggi,” ujarnya.
Namun, upaya tersebut juga dihadapkan pada tantangan musim kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa waktu ke depan berdasarkan informasi dari BMKG. Oleh sebab itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan diminta segera memetakan wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan budidaya cabai selama musim kering berlangsung.
Selain cabai, Pemkab Malinau juga menyiapkan strategi untuk menjaga produksi padi sebagai komoditas pangan utama masyarakat. Jakaria mengatakan pemerintah akan lebih mengarahkan pengembangan musim tanam berikutnya ke wilayah pasang surut yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung produksi padi sawah.
Menurutnya, kawasan pasang surut masih memiliki keunggulan dalam pengelolaan air sehingga lebih siap menghadapi dampak musim kemarau dibandingkan sejumlah wilayah lainnya.
“Malinau memiliki potensi pengembangan padi sawah di wilayah pasang surut. Ini akan menjadi salah satu fokus pemerintah untuk menjaga produksi pangan daerah, terutama saat menghadapi musim kering,” jelasnya.
Lebih lanjut, Jakaria menegaskan bahwa daya beli masyarakat Malinau hingga saat ini masih dalam kondisi stabil. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga berbagai kebutuhan pokok agar tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah.
Salah satu komoditas yang turut menjadi perhatian adalah daging ayam potong. Berdasarkan acuan pemerintah pusat untuk wilayah Indonesia bagian timur, harga ayam potong berada pada kisaran Rp40 ribu hingga Rp42 ribu per kilogram. Sementara di Malinau, harga masih berada di atas Rp45 ribu per kilogram.
“Kami akan melakukan evaluasi dan perhitungan lebih lanjut agar harga-harga kebutuhan pokok, termasuk daging ayam potong, bisa tetap terkendali dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Jakaria.
Ia memastikan Pemkab Malinau akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan produksi pertanian, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan perubahan cuaca yang terjadi. (*st)
