TERASKALTARA.ID ,JAKARTA, 15/5 (ANTARA) – Hingga awal Mei 2026, total peserta Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menyentuh angka 100 juta orang, jumlah itu terhitung kumulatif sejak program diluncurkan pada 10 Februari 2025 dan telah berjalan di lebih dari 10.000 puskesmas di 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Tapi yang membuat datanya relevan secara kebijakan bukan volume partisipannya, melainkan temuan tersembunyi di baliknya.
CKG mulai menghasilkan sesuatu yang selama ini belum pernah dimiliki Indonesia dalam skala besar dan utuh, yakni gambaran sistematis kondisi kesehatan penduduk lintas usia, dari bayi baru lahir hingga lansia. Data yang terkumpul dari puluhan juta peserta itu membentuk semacam peta kesehatan nasional, dan peta itu tidak menyajikan kabar yang menyenangkan.
Dari evaluasi CKG 2025, Kementerian Kesehatan mencatat pola yang cukup konsisten di setiap kelompok usia. Sekitar enam persen bayi yang terlahir, lahir dengan berat badan rendah. Satu dari tiga balita mengalami karies gigi. Satu dari lima remaja memiliki tekanan darah di atas normal. Satu dari tiga orang dewasa mengalami obesitas sentral. Dan lebih dari separuh lansia yang diperiksa menderita hipertensi.
Temuan pada kelompok usia sekolah layak mendapat perhatian tersendiri. Dari 4,8 juta anak yang diperiksa antara Januari hingga awal Mei 2026, lebih dari 22 persen tercatat mengalami peningkatan tekanan darah, setara sekitar 663.000 anak. Ini temuan yang cukup membuka mata karena hipertensi selama ini diidentikkan dengan usia produktif dan lanjut usia.
Fakta bahwa kondisi itu sudah terdeteksi pada anak SD dan SMP mengubah asumsi tersebut secara cukup mendasar, dan memunculkan pertanyaan apa yang mendorong tekanan darah anak-anak naik sedini itu?
Jawabannya, setidaknya sebagian, ada pada pola hidup. Data CKG untuk kelompok dewasa menunjukkan hampir seluruh peserta masuk kategori kurang aktivitas fisik, angkanya mencapai 96 persen. Obesitas sentral ditemukan pada sekitar sepertiga peserta, dan kelebihan berat badan menyentuh hampir seperempatnya.
Konsumsi makanan ultraproses yang tinggi garam dan lemak, ditambah minimnya gerak fisik, sudah lama diidentifikasi sebagai faktor risiko utama. CKG kini mengonfirmasi bahwa faktor-faktor itu bukan lagi soal gaya hidup sebagian orang, melainkan kondisi mayoritas orang Indonesia.
Kasus-kasus tersembunyi
Yang lebih signifikan dari angka partisipasi adalah seberapa banyak kasus yang selama ini tidak terdeteksi.
Sekitar 70 persen penderita diabetes dan tiga kali lipat penderita hipertensi tidak mengetahui kondisi mereka sebelum ikut CKG. Ini konsekuensi langsung dari sistem kesehatan yang bertahun-tahun bersifat kuratif. Masyarakat datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah jatuh sakit, ketika seseorang merasa ada yang tidak beres pada tubuhnya dan mengganggu aktivitas sehari-sehari.
Pemeriksaan rutin selama ini bukan bagian dari kebiasaan, dan penyakit tidak menular yang berkembang perlahan pun luput dari perhatian hingga kondisinya menjadi bertambah berat.
Jumlah penderita hipertensi di Indonesia diperkirakan mencapai 65 juta orang, sementara diabetes menyentuh angka 30 juta. Dua penyakit ini, jika tidak terkontrol, menjadi pintu masuk bagi komplikasi serius seperti gagal ginjal, stroke, serangan jantung, yang biayanya jauh lebih besar dan sering berakhir dengan kematian, atau kecacatan permanen.
Pada 2023, biaya BPJS Kesehatan untuk penyakit kardiovaskular akibat hipertensi saja mencapai Rp22,8 triliun, dari total biaya pengobatan penyakit tidak menular sebesar Rp34,8 triliun. Dan, deteksi yang terlambat adalah salah satu penyumbang utama angka itu.
Tahun pertama CKG difokuskan pada deteksi. Pada tahun kedua, pemerintah menggeser orientasinya. Pemeriksaan kini dibarengi pengobatan gratis selama 15 hari pertama bagi peserta yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan. Setelah itu, penanganan berlanjut melalui skema JKN bagi peserta BPJS aktif.
Mulai 2026, pasien hipertensi dan diabetes yang terdeteksi lewat CKG langsung mendapat obat di puskesmas pada hari yang sama, bukan dirujuk dulu sebagaimana mengikuti prosedur program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Perubahan ini menandai penguatan program CKG pada 2025 saat menemukan kasus penyakit setelah seseorang diperiksa, yang kemudian apa yang terjadi setelahnya tidak ditindaklanjuti. Misalnya, dari peserta yang terdiagnosis hipertensi, hanya sekitar sepertiga yang rutin mengonsumsi obat dan melakukan kontrol. Pada diabetes, tingkat keberhasilan pengendalian gula darah masih di bawah 10 persen. Artinya, deteksi sudah berjalan, tapi tindak lanjutnya belum.
Dalam evaluasi DPR terkait program CKG yang dijalankan oleh Kemenkes, catatan dewan muncul dari total peserta CKG yang tercatat membutuhkan tindak lanjut penanganan. Dari sekitar 16,8 juta orang, hanya 1,4 juta yang tercatat mendapatkan tata laksana lanjutan. Perbandingan kedua angka itu menggambarkan seberapa besar jarak yang masih harus ditempuh antara deteksi dan pengendalian efektif.
Peta kesehatan
Di luar fungsi medis langsungnya, CKG mulai diposisikan sebagai basis perencanaan kebijakan kesehatan. Data hasil pemeriksaan digunakan Kemenkes sebagai landasan penyusunan program di seluruh tingkatan layanan.
Di Jakarta, misalnya, temuan CKG tentang tingginya angka dislipidemia atau tingginya kolesterol jahat dalam tubuh mencapai 74 persen peserta, rendahnya aktivitas fisik sebanyak 93 persen, dan masalah kesehatan gigi 51 persen, digunakan oleh pemerintah daerah untuk merancang intervensi promotif yang lebih tertarget.
Logikanya sederhana, kebijakan kesehatan yang baik butuh data yang baik. Selama ini, estimasi prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia sebagian besar bertumpu pada survei berkala seperti Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) yang dilakukan setiap beberapa tahun sekali dengan sampel terbatas. CKG menghasilkan data yang jauh lebih besar, lebih sering diperbarui, dan mencakup hampir seluruh wilayah, meski dengan variasi kualitas pendataan antarfasilitas yang belum sepenuhnya seragam.
Kemenkes juga menyusun tata laksana CKG yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN dapat mengakses layanan lanjutan tanpa hambatan finansial. Target 2026 dipatok di angka 46 persen dari total populasi atau sekitar 130 juta jiwa, dengan kanal pelaksanaan yang diperluas ke institusi TNI, Polri, tempat kerja swasta, dan sekolah-sekolah.
Akan tetapi, capaian peserta yang besar tidak menutup kesenjangan yang masih ada. Provinsi-provinsi dengan partisipasi CKG rendah banyak terkonsentrasi di kawasan timur Indonesia, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan termasuk di antara wilayah yang masih tertinggal jauh dari rata-rata nasional.
Di daerah yang secara geografis lebih mudah terjangkau pun, partisipasi masyarakat masih perlu didorong aktif. Sebagian karena sosialisasi program belum merata, sebagian lagi karena kepercayaan terhadap pemeriksaan preventif belum terbentuk kuat.
Komitmen pemerintah daerah juga bervariasi. Ada kabupaten yang capaiannya melampaui target nasional berkat strategi jemput bola dan optimalisasi puskesmas secara agresif. Ada yang angkanya masih jauh di bawah, dengan alasan teknis maupun administratif yang kerap tumpang tindih.
Yang sedang dibangun CKG selama lebih dari setahun ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak tersedia, ialah data kesehatan populasi dalam skala nasional yang terkumpul secara terus-menerus. Basis data itu pada dasarnya bisa menjadi alat untuk mengubah kurva penyakit kronis di Indonesia, yaitu menekan angka kematian akibat jantung, stroke, dan gagal ginjal.
Jika angka-angka itu bisa ditekan, otomatis akan meringankan beban BPJS Kesehatan yang selama ini menanggung defisit akibat banyaknya orang sakit di Indonesia. Namun, itu semua sangat bergantung pada seberapa serius temuan-temuan itu ditindaklanjuti. Bukan sekadar menjadi catatan angka pencapaian program.
(T.A071//H-SHP/H-SHP) 15-05-2026 14:12:12 – Kesra – Jakarta
Oleh Aditya Ramadhan
Editor : Sapto Heru Purnomojoyo
