TERASKALTARA.ID, MAKASSAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menawarkan berbagai peluang investasi strategis kepada 14 duta besar negara sahabat dalam agenda _Business Matching_ Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2026 di Hotel Claro Makassar, Selasa (4/8).
Di hadapan para diplomat dan pelaku usaha, Gubernur Zainal memaparkan potensi investasi di sektor energi hijau, infrastruktur, hilirisasi industri, kelautan, manufaktur, hingga agrobisnis yang dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan di Kaltara.
Gubernur Zainal menjelaskan, Kaltara memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina. Sebagai provinsi yang masih berkembang, Kaltara juga menawarkan peluang investasi dengan tingkat persaingan yang masih rendah.
“Karena Kaltara ini provinsi baru, kompetitornya belum ada di berbagai sektor. Manakala investor masuk duluan dan serius, kami dari pemerintah daerah siap membantu penuh untuk segala urusannya,” kata Zainal.
Pada sektor energi, Kaltara menawarkan pembangunan PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan dengan kapasitas total 9.000 megawatt untuk mendukung kebutuhan listrik Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).
Sementara di sektor infrastruktur, peluang investasi meliputi pembangunan Rumah Sakit Tipe B di Tanjung Selor dan jalan tol penghubung Tanjung Selor menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di sektor kelautan dan manufaktur, investasi yang ditawarkan mencakup pembangunan pabrik pengolahan rumput laut di Tarakan dan Nunukan, kawasan industri perikanan organik, serta pabrik minyak goreng berkapasitas 11.739 ton per tahun.
Adapun pada sektor agrobisnis, Kaltara mempromosikan pengembangan kakao dan kopi di Malinau, serta komoditas unggulan Garam Gunung Krayan dan Beras Adan organik premium.
Melalui forum _business matching_ tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berharap dapat membangun kemitraan strategis dengan investor global untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. (dkisp)
