TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menyambut baik pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Malinau Masa Sidang III Tahun 2026 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Raperda APBD 2027.
Wakil Bupati Malinau Jakaria yang hadir mewakili pemerintah daerah mengatakan, pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD menunjukkan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Sebagai pemerintah kami menyambut baik dan apresiasi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Memang isinya semua prihatin tentang APBD kita dan banyak harapan-harapan dari wakil-wakil rakyat terhadap bagaimana kita menyikapi penurunan anggaran, efisiensi, terutama kebijakan-kebijakan fiskal daerah,” kata Jakaria.
Menurutnya, salah satu poin penting yang menjadi perhatian DPRD adalah agar pemerintah daerah tetap menjaga belanja-belanja wajib, meskipun kondisi anggaran mengharuskan adanya efisiensi.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar program-program inovasi daerah yang menjadi bagian dari komitmen pemerintah kepada masyarakat tetap mendapat perhatian.
Jakaria menilai masukan tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan APBD 2027 secara lebih bijak dan tepat sasaran.
“Dewan yang terhormat juga berharap belanja-belanja wajib pemerintah untuk terus dijaga. Kemudian program-program inovasi daerah juga tetap diminta untuk, apapun kondisi efisiensi kita, tetap dijalankan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah selanjutnya akan memberikan jawaban secara lebih rinci terhadap pandangan umum fraksi-fraksi melalui perangkat daerah teknis.
Menurut Jakaria, masukan DPRD juga menjadi dorongan bagi Pemkab Malinau untuk terus mencari peluang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, upaya peningkatan PAD tersebut, kata dia, tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tidak boleh menambah beban secara berlebihan.
“Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini perlu kebijakan pimpinan Bupati Malinau untuk menyikapi. Karena tidak bisa begitu saja menambah pendapatan dan bertentangan dengan kewajiban kepada masyarakat Kabupaten Malinau,” jelasnya.
Jakaria mengatakan, pemerintah daerah akan berupaya menggali berbagai potensi yang dapat mendukung pembangunan daerah. Terlebih, kondisi geografis Malinau yang luas dan memiliki tantangan tersendiri membutuhkan strategi pengelolaan anggaran yang tepat.
Ia menegaskan, keterbatasan fiskal tidak berarti pembangunan akan berhenti. Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan sumber daya dan berbagai peluang yang tersedia untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Pembangunan infrastruktur di tahun 2027, terutama bidang kesehatan dan pendidikan, ini terus akan kita perkuat karena memang target utama kita dalam visi-visi kita yaitu peningkatan sumber daya manusia,” katanya.
Menurut Jakaria, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini dinilai penting karena sebagian besar masyarakat Malinau menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
Karena itu, pembangunan ke depan akan diarahkan melalui kolaborasi antara penguatan sektor pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Peningkatan sumber daya manusia ini juga tidak terlepas dari peningkatan pendapatan masyarakat kita yang notabene mayoritas adalah petani. Nanti akan dikolaborasikan,” ujarnya.
Saat ditanya apakah akan ada perubahan prioritas program pada APBD 2027, Jakaria mengatakan program-program inovasi tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, dalam kondisi efisiensi anggaran, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang dinilai tidak terlalu mendesak.
“Kalau program inovasi saya kira ada perubahan. Karena ini janji politik Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat. Apapun bentuk kondisi kita, kita akan mengefisiensi hal-hal yang menurut kita tidak terlalu mendesak,” tegasnya.
Jakaria menambahkan, keputusan akhir mengenai skala prioritas dan penyesuaian program berada pada kebijakan pimpinan daerah. Pemerintah juga akan mengatur perangkat daerah agar dapat bekerja secara maksimal dalam kondisi fiskal yang terbatas.
Ia berharap pembahasan APBD 2027 nantinya dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus realistis terhadap kondisi keuangan daerah.
“Ini tidak mudah karena geografis kita sangat sulit dan cukup luas. Nanti bagaimana pimpinan daerah, Pak Bupati, mengatur semua perangkat daerah supaya semua bisa bekerja maksimal,” pungkasnya. (tk02)
