TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Komitmen tersebut tercermin dari meningkatnya nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Malinau yang kini berhasil mencapai kategori Baik (A).
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, saat memaparkan capaian dan komitmen pengelolaan keuangan daerah dalam kegiatan Validasi Hasil Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 untuk Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan secara daring bersama Tim Validator Kementerian Dalam Negeri.
Dalam penjelasannya, Jakaria menyampaikan bahwa Bupati Malinau menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut dibuktikan melalui peningkatan nilai IPKD Malinau dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IPKD tercatat sebesar 52,413 poin dengan kategori Sangat Perlu Perbaikan (C). Nilai tersebut kemudian meningkat menjadi 78,169 poin pada tahun 2023 dengan kategori Perlu Perbaikan (B), dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 80,9483 poin sehingga berhasil masuk kategori Baik (A).
“Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran, pelaporan, pengawasan, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah daerah, seperti peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah, penguatan monitoring dan evaluasi program pembangunan, serta optimalisasi sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel.
Selain itu, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Berbagai program prioritas yang terus diperkuat pada masa kepemimpinan Bupati Wempi W Mawa juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Program-program tersebut meliputi Rasda Plus, subsidi angkutan orang dan barang, pengembangan desa mandiri, penguatan sektor pertanian melalui optimalisasi lahan produktif, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
Pada sektor fiskal, Kabupaten Malinau juga mencatat capaian menggembirakan. Sepanjang tahun 2024, realisasi pendapatan daerah berhasil menembus angka lebih dari Rp 3 triliun dan melampaui target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan pajak daerah, peningkatan pelayanan retribusi, serta penguatan koordinasi pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat.
Tidak hanya fokus pada pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Malinau juga terus memperkuat perlindungan sosial dan penanggulangan bencana. Melalui dukungan pembiayaan Belanja Tidak Terduga (BTT), pemerintah daerah memastikan kesiapan dalam merespons kondisi darurat secara cepat dan tepat, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, Pemkab Malinau juga menyediakan akses informasi keuangan daerah melalui berbagai media digital dan kanal resmi pemerintah. Berbagai dokumen keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, penguatan sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan pemerintahan yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel. (*st)
