TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh masukan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kabupaten Malinau Masa Sidang II Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Malinau, Selasa (28/7).
Dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum tiga fraksi DPRD. Seluruh masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Semua tanggapan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi akan kami tindak lanjuti. Kami juga sudah menekankan kepada seluruh OPD agar segera merespons setiap catatan yang disampaikan DPRD,” ujarnnyna.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk responsif dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan.
Selain menindaklanjuti masukan DPRD, Pemkab Malinau juga berkomitmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah berhasil diraih selama 12 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jakaria menegaskan, mempertahankan opini WTP bukanlah perkara mudah karena masih terdapat sejumlah catatan administrasi yang perlu terus dibenahi. Oleh sebab itu, peningkatan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan daerah dan administrasi pemerintahan menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
“Mempertahankan WTP tentu tidak mudah. Masih ada beberapa catatan yang harus terus kami perbaiki. Karena itu, kami meminta seluruh OPD untuk meningkatkan kedisiplinan dan segera menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan,” katanya.
Ia juga menginstruksikan agar pelaksanaan seluruh program yang dibiayai APBD dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan merata sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Malinau, mulai dari kawasan perkotaan, pedalaman hingga wilayah perbatasan.
Menurut Jakaria, percepatan pelaksanaan program dan tindak lanjut rekomendasi DPRD maupun BPK merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah akan terus mengawal tindak lanjut dari seluruh masukan DPRD maupun catatan BPK. Kami sudah meminta OPD untuk segera menyelesaikan setiap rekomendasi agar kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat dan opini WTP dapat terus dipertahankan,” tegasnya.
Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik serta mampu menjaga kepercayaan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*st)
