Satu Data Menjaga Nyawa

Persoalan semacam itu bukan hanya soal kapasitas layanan, melainkan juga soal informasi yang terputus.

Kota Surabaya, Jawa Timur kini mencoba menjawab tantangan tersebut melalui langkah yang lebih mendasar, yakni menyatukan data kesehatan.

Pemerintah Kota Surabaya mengintegrasikan 69 rumah sakit dalam sistem Satu Data Kesehatan Surabaya yang memungkinkan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur, tenaga kesehatan, ambulans, hingga kapasitas layanan dapat dipantau secara real time. Bersamaan dengan itu, rekam medis elektronik dari puskesmas dan rumah sakit mulai dihimpun dalam satu sistem yang terhubung.

Gagasan tersebut terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya mencerminkan perubahan besar dalam cara memandang pelayanan kesehatan.

Selama bertahun-tahun, rumah sakit, puskesmas, dan pemerintah sering kali bekerja dengan data masing-masing. Akibatnya, keputusan penting masih bergantung pada laporan manual, komunikasi melalui telepon, bahkan perkiraan di lapangan. Padahal, kesehatan masyarakat semakin kompleks.

Indonesia menghadapi transisi epidemiologi ketika penyakit menular belum sepenuhnya hilang, sementara penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan kanker terus meningkat. Kondisi demikian menuntut sistem kesehatan yang mampu membaca perubahan secara cepat, bukan sekadar bereaksi ketika rumah sakit sudah dipenuhi pasien.

World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia menempatkan sistem informasi kesehatan sebagai salah satu fondasi utama penguatan layanan kesehatan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan melalui platform SatuSehat juga sedang membangun integrasi data kesehatan nasional agar pelayanan menjadi lebih efisien dan berkesinambungan.

Dalam konteks tersebut, langkah Surabaya menjadi menarik karena mencoba menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.

Lebih cepat

Nilai terbesar integrasi data sesungguhnya bukan terletak pada teknologi, melainkan pada perubahan paradigma pelayanan.

Selama ini pelayanan kesehatan lebih banyak bergerak setelah masyarakat datang berobat. Rumah sakit menjadi pusat aktivitas, sedangkan pemerintah baru mengetahui persoalan ketika antrean pasien mulai memanjang.

Pendekatan berbasis data menggeser cara berpikir tersebut. Rekam medis elektronik memungkinkan pemerintah memetakan persebaran hipertensi, diabetes, tuberkulosis, penyakit jantung, hingga risiko stunting berdasarkan wilayah. Dari sana, intervensi dapat dilakukan lebih dini sebelum penyakit berkembang menjadi lebih berat.

Surabaya bahkan mulai mengembangkan konsep pemetaan kesehatan hingga tingkat RW. Pendekatan ini membuat kebijakan kesehatan tidak lagi bersifat umum, tetapi disesuaikan dengan karakter setiap lingkungan.

Sebuah wilayah yang didominasi penderita diabetes tentu membutuhkan strategi berbeda dibanding kawasan dengan angka tuberkulosis yang tinggi atau lingkungan yang masih menghadapi persoalan kesehatan ibu dan anak.

Cara berpikir seperti ini lazim digunakan dalam kebijakan kesehatan modern. Banyak negara mulai memanfaatkan analisis spasial dan kecerdasan data untuk menentukan prioritas layanan kesehatan sehingga anggaran menjadi lebih efektif.

Keuntungan lain tampak pada pelayanan kegawatdaruratan. Dinas Kesehatan Surabaya mencatat layanan kesehatan menjadi laporan terbanyak yang masuk melalui Command Center 112, dengan sekitar 37 ribu kasus trauma setiap tahun, belum termasuk kedaruratan nontrauma. Jumlah sebesar itu tidak mungkin hanya mengandalkan tiga rumah sakit milik pemerintah kota.

Dengan sistem yang saling terhubung, petugas dapat segera mengetahui rumah sakit yang masih memiliki kapasitas sehingga ambulans tidak perlu berputar mencari tempat rujukan. Dalam situasi darurat, penghematan waktu beberapa menit saja dapat menentukan peluang keselamatan pasien.

Integrasi tersebut juga memperkuat konsep pelayanan berkelanjutan. Pasien yang tidak hadir dalam jadwal kontrol, terutama penderita penyakit kronis, dapat segera teridentifikasi sehingga tenaga kesehatan melakukan kunjungan ke rumah. Pendekatan ini menggeser orientasi pelayanan dari sekadar menyembuhkan menjadi menjaga agar masyarakat tetap sehat.

Langkah tersebut selaras dengan transformasi kesehatan nasional yang menempatkan layanan promotif dan preventif sebagai prioritas. Beban pembiayaan kesehatan akan jauh lebih ringan apabila penyakit dicegah sejak awal dibandingkan ditangani ketika sudah memasuki stadium lanjut.

Kepercayaan publik

Namun, integrasi data bukan tanpa tantangan. Semakin banyak data yang dihimpun, semakin besar pula tanggung jawab menjaga kerahasiaannya. Rekam medis merupakan informasi yang sangat sensitif. Kebocoran data bukan hanya melanggar etika, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Karena itu, tata kelola menjadi faktor yang sama pentingnya dengan teknologi. Penggunaan data harus memiliki batas yang jelas, akses dibatasi sesuai kewenangan, serta dilindungi dengan sistem keamanan digital yang kuat. Pemanfaatannya harus benar-benar untuk pelayanan kesehatan, bukan kepentingan lain di luar mandat tersebut.

Tantangan berikutnya adalah interoperabilitas. Tidak semua rumah sakit menggunakan sistem informasi yang sama. Integrasi membutuhkan standar data yang seragam agar informasi dapat dibaca oleh seluruh fasilitas kesehatan tanpa kehilangan akurasi. Proses ini membutuhkan investasi teknologi sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Aspek lain yang tidak boleh diabaikan adalah budaya kolaborasi. Selama ini rumah sakit cenderung bekerja sebagai institusi yang berdiri sendiri. Padahal, pelayanan kesehatan modern justru bertumpu pada jejaring yang saling melengkapi. Keberhasilan satu rumah sakit tidak lagi diukur dari banyaknya pasien yang datang, melainkan dari kemampuan seluruh sistem memberikan pelayanan yang cepat, aman, dan berkesinambungan.

Di sinilah komitmen seluruh pemangku kepentingan diuji. Pemerintah daerah, rumah sakit pemerintah maupun swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, hingga BPJS Kesehatan perlu berada dalam satu ekosistem yang sama. Data bukan lagi dipandang sebagai milik institusi tertentu, melainkan aset publik yang dikelola secara bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Jika integrasi ini berjalan konsisten, dampaknya tidak hanya dirasakan warga Surabaya. Kota ini sedang membangun ekosistem medical tourism yang didukung rumah sakit berstandar tinggi. Keberhasilan layanan kesehatan modern tidak cukup mengandalkan dokter spesialis atau teknologi medis mutakhir, tetapi juga sistem informasi yang mampu menjamin pelayanan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan aman.

Surabaya sebenarnya sedang menempuh perjalanan yang lebih besar daripada sekadar membangun aplikasi kesehatan. Kota ini tengah mengubah data menjadi fondasi kebijakan publik.

Ke depan, keberhasilan program tersebut tidak semata-mata diukur dari banyaknya rumah sakit yang terhubung dalam satu sistem. Ukuran sesungguhnya adalah semakin sedikit warga yang terlambat memperoleh pertolongan, semakin cepat penyakit terdeteksi, semakin tepat anggaran kesehatan digunakan, serta semakin panjang harapan hidup masyarakat.

Ketika data menyatukan teknologi, tenaga kesehatan, dan kebutuhan warga dalam satu ekosistem, integrasi bukan lagi sekadar proyek digital. Ini adalah ikhtiar membangun kota yang tidak hanya sigap mengobati, tetapi juga cerdas menjaga kesehatan warganya. Inilah fondasi pembangunan manusia berkualitas dan prasyarat menuju Indonesia Emas 2045.”