TARAKAN, TerasKaltara.id – Membangun citra positif dan hiasi jajaran dibawah Kementrian Hukum dan HAM dengan berbagai prestasi dan capaian positif, menjadi catatan yang disampaikan dalam upacara Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78, di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan, Senin (21/8/2023).
Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan, Mohammad Ridwantoro mengungkapkan peringatan HDKD ini menyesuaikan arahan pimpinan Kemkumham Jakarta yang dipandu oleh Kanwil Kaltim-Kaltara.
“Kita ada tiga UPT (Unit Pelaksana Teknis) di sini. Ada Lapas Tarakan, Imigrasi Tarakan, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Tarakan. Makna HDKD tahun ini, laksanakan tugas secara baik dan benar, sesuai arahan pimpinan dan juga sesuai tupoksi,” katanya, saat menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM.
Sesuai tema, Kementerian Hukum dan HAM semakin berkualitas untuk Indonesia maju, Ridwantoro meminta semua pihak memaknai sebagai upaya merefleksikan semangat. Sebagai insan pengayom di seluruh Indonesia, seluruh jajaran Kementrian Hukum dan HAM diwajibkan untuk memberikan pengabdian terbaik dari waktu ke waktu dan diharapkan juga semakin berkualitas.
“Saya yakin dan percaya ada perubahan kultur birokrasi yang luar biasa, jika saja nilai-nilai yang terkandung dalam tata nilai dan semangat, pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Bukan hanya berada pada tataran jargon, namun bertemu pada muara implementasi di lapangan,” ujarnya.
Tidak adalagi penyalahgunaan tugas dan wewenang, perilaku pegawai yang melanggar disiplin kode etik dan melanggar hukum.
“Bangunlah citra positif dan hiasi Kementerian ini dengan berbagai prestasi dan capaian positif. Pikirkan cara-cara baru dengan berbagai terobosan kreatif dan inovasi baru untuk memberikan kemudahan dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan prestasi yang diraih Kementrian Hukum dan HAM, mendapatkan peringkat pertama implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).
Kementrian yang dipimpin Yasonna H. Laoly ini juga mendapatkan raihan kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran. Nomor 2 dari total 84 kementerian atau lembaga, serta mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 4 Agustus 2023 lalu.
“Ini menegaskan bahwa kita semua profesional dalam bekerja. Mendapatkan penghargaan hingga 14 kali merupakan capaian yang luar biasa. Tahun depan, semoga bisa mendapatkan lagi dan meraih emas. Ini merupakan salah satu indikator, kita telah akuntabel,” tegasnya.
Mewakili Kementrian Hukum dan HAM, pihaknya kembali mengingatkan untuk tidak terlena atau merasa cepat puas hingga berhenti meningkatkan prestasi.
Pesan yang disampaikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham, diminta tetap disiplin protokol kesehatan menuju transisi endemi. Pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif dan bertanggung jawab.
“Jaga netralitas Aparatur Kemenkumham demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Khususnya saat ini memasuki tahun politik dan pelaksanaan Pemilu di Tahun 2024,” tegasnya. (ryf)
