TERASKALTARA.ID, MALINAU – Program beasiswa S1 dan S2 yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Malinau menuai keluhan dari sejumlah aparatur sipil negara (ASN). Alih-alih meringankan, program yang berjalan pada masa kepemimpinan Bupati Wempi W. Mawa dan Wakil Bupati Jakaria itu justru disebut membebani peserta dengan berbagai biaya tambahan di luar tanggungan beasiswa.
Salah seorang peserta program, sebut saja Andin, mengaku kecewa karena sejak awal tidak mendapat gambaran utuh terkait komponen biaya yang harus ditanggung secara mandiri selama perkuliahan.
“Sebenarnya saya sudah terlanjur ikut. Kalau sejak awal tahu masih banyak biaya yang harus kami keluarkan sendiri, mungkin saya tidak akan mengambil program S2 ini,” ujarnya.
Menurut Andin, biaya tambahan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perkuliahan hingga tahapan akademik lanjutan. Untuk perkuliahan tatap muka, mahasiswa dikenakan Rp140 ribu per pertemuan, sementara perkuliahan daring melalui Zoom dikenai Rp100 ribu setiap sesi.
Tak hanya itu, peserta juga diwajibkan membayar biaya ujian sebesar Rp600 ribu, di luar biaya administrasi awal yang telah disetorkan saat pendaftaran.
“Biaya ujian Rp600 ribu itu sudah kami bayarkan. Belum lagi biaya administrasi yang dibayar sejak awal pendaftaran,” katanya.
Memasuki tahap penyusunan tesis, beban biaya kembali bertambah. Mahasiswa diminta membayar Rp1,6 juta untuk bimbingan dua dosen pembimbing. Selanjutnya, mereka juga harus menyiapkan Rp1,7 juta untuk mengikuti ujian proposal tesis.
“Lalu untuk ujian proposal nanti kami diminta membayar Rp1,7 juta lagi,” ungkapnya.
Yang lebih mengejutkan, Andin menyebut adanya rencana studi banding ke luar negeri yang disebut bersifat wajib, dengan biaya sekitar Rp15 juta per mahasiswa.
“Belum lagi katanya akan ada studi banding ke luar negeri, ke Thailand, dan setiap mahasiswa diwajibkan membayar sekitar Rp15 juta,” tambahnya.
Keluhan ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan program beasiswa daerah, terutama mengenai komponen pembiayaan yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai rincian biaya maupun kewajiban tambahan yang dibebankan kepada peserta.
Sejumlah ASN berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi program tersebut agar tujuan awal meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak justru menjadi beban finansial bagi peserta.
Hingga berita ini diterbitkan, pewarta masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.
