TERASKALTARA.ID, TARAKAN — Kelangkaan Biosolar subsidi menjelang akhir bulan kembali menjadi keluhan pengusaha angkutan logistik di Tarakan. Ketersediaan BBM yang disebut kerap tersendat mulai tanggal 26 hingga awal bulan berikutnya membuat operasional armada pengangkut barang dari pelabuhan ikut terganggu.
Keluhan itu disampaikan Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Tarakan, Efri, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Tarakan, Pertamina, pemerintah daerah dan pihak terkait, Rabu (19/8/2026).
Efri mengatakan, berdasarkan laporan anggota asosiasi, Biosolar terkadang tidak tersedia di SPBU mulai sekitar tanggal 26 hingga memasuki tanggal 1 atau 2 pada awal bulan.
“Informasi dari teman-teman yang biasa ngantri itu tanggal 26 ke atas kadang-kadang enggak ada. Sampai tanggal 1, tanggal 2. Nanti di awal bulan biasanya teman-teman koordinasi dengan SPBU, sudah ada belum BBM. Kalau ada, teman-teman mulai ngambil lagi,” kata Efri.
Menurutnya, pengusaha tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab Biosolar tidak tersedia. Mereka baru mengetahui kondisi tersebut ketika datang ke SPBU untuk melakukan pengisian.
“Setiap tanggal itu enggak ada, ya kita enggak ngambil. Kemungkinan seperti yang disampaikan tadi, apakah stoknya memang kosong, tapi kita enggak pernah dapat informasi apakah stoknya kosong atau apa,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai cukup berdampak terhadap distribusi barang di Tarakan. Sebab, armada ALFI/ILFA menjadi salah satu penunjang pengangkutan barang dari pelabuhan menuju berbagai tujuan di dalam kota.
“Dengan adanya stop jam 2, terus tanggal 26 itu juga kadang-kadang enggak ada BBM, itu cukup berpengaruh kepada kami. Terutama kami ini kan untuk distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat dari pelabuhan, di mana kebutuhan masyarakat Tarakan ini mayoritas kan lewat pelabuhan,” tuturnya.
Saat Biosolar subsidi tidak tersedia, pengusaha terpaksa menggunakan BBM non-subsidi agar kendaraan tetap beroperasi. Pilihan tersebut dilakukan karena armada tetap harus memenuhi kontrak pengangkutan barang.
“Teman-teman sementara masih berusaha pakai non-subsidi. Sesuai dengan kewajiban teman-teman untuk menyelesaikan kontrak mereka,” kata Efri.
Penggunaan BBM non-subsidi tentu menambah beban biaya operasional. Namun, pengusaha logistik masih berupaya menahan kenaikan biaya tersebut agar tidak langsung dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif distribusi.
“Sebetulnya harapan kami sih di logistik itu kita menggunakan non-subsidi, karena kita juga mengharapkan tidak terjadinya fluktuasi harga di masyarakat. Kita tahu sendiri akhir-akhir ini harga non-subsidi cukup naik tinggi. Tapi kami di bidang logistik masih berusaha bertahan pada harga-harga yang berlaku saat ini,” ujarnya.
Saat ini sekitar 170 kendaraan terdaftar sebagai anggota ALFI/ILFA Tarakan. Armada tersebut terdiri dari trailer, tronton hingga truk kayu yang sebagian besar digunakan untuk mengangkut barang dari pelabuhan.
Untuk mendapatkan Biosolar, SPBU Persemaian menjadi salah satu lokasi yang diandalkan. Persoalannya, kendaraan juga membutuhkan BBM untuk perjalanan dari pelabuhan menuju SPBU dan kembali lagi ke pelabuhan.
“Laporan dari teman-teman itu sesuai jenis kendaraan, antara 10 liter sampai 20 liter untuk PP dari lokasi ke SPBU, balik lagi untuk ngambil kontainer di pelabuhan,” jelas Efri.
Selain ketersediaan stok, ALFI/ILFA juga meminta Pertamina membantu menyelesaikan persoalan barcode kendaraan. Termasuk kendaraan yang kehilangan barcode agar dapat difasilitasi untuk memperoleh kembali akses pengisian Biosolar subsidi.
“Kita harapkan juga dari Pertamina itu teman-teman yang barcode-nya terkendala, yang hilang barcode-nya, itu bisa difasilitasi untuk bisa diproses kembali barcode-nya,” katanya.
Keluhan pengusaha tersebut menjadi perhatian DPRD Tarakan. Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengatakan terdapat perbedaan antara kondisi yang dilaporkan pengusaha dengan penjelasan Pertamina terkait ketersediaan suplai Biosolar.
“Menurut info Pertamina sih pada dasarnya suplai mereka itu sudah cukup. Nah, tapi kan masih terjadi kelangkaan. Ini masalahnya di mana?” kata Randy.
DPRD menduga persoalan perlu ditelusuri pada jalur distribusi di tingkat SPBU. Pengawasan diperlukan agar Biosolar subsidi benar-benar diterima kendaraan yang telah terdaftar sebagai penerima.
“Kesimpulan kita memang kemungkinan pendistribusian dari SPBU-SPBU itu sendiri yang mungkin belum tepat sasaran. Oleh karena itu, kita lakukan penertiban,” ujarnya.
Langkah awal yang akan dilakukan adalah memastikan seluruh kendaraan penerima Biosolar subsidi memiliki barcode.
“Yang pertama kita minta dari pengusaha-pengusaha truk itu harus memiliki barcode dulu. Yang belum memiliki barcode segera nanti berhubungan dengan Pertamina bagaimana caranya mereka bisa memiliki barcode semuanya,” jelas Randy.
Menurutnya, pendataan tersebut penting agar kendaraan yang memang berhak mendapatkan Biosolar dapat menerima kuota sesuai ketentuan.
“Nanti setelah itu, bersama dengan tim monitoring, nanti kita mungkin akan melakukan koordinasi terkait pengawasan kita soal pendistribusian BBM yang khususnya bersubsidi yaitu Biosolar,” katanya.
DPRD juga menyoroti adanya perbedaan angka kebutuhan dan distribusi Solar yang disampaikan dalam rapat. Randy menyebut kebutuhan tahunan Tarakan berada di kisaran 30 ribu hingga 39 ribu ton, sementara distribusi yang dipaparkan berada di kisaran 15 ribu ton per tahun.
Meski angka tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut, DPRD menilai selisih data tersebut perlu ditelusuri karena Pertamina menyatakan pasokan Biosolar secara umum mencukupi.
“Artinya memang tidak sampai bagi duanya. Tapi kan kalau kita lihat, kita dengar laporan dari Pertamina, mungkin juga Pertamina punya data bahwa artinya sebenarnya distribusi Solar itu sudah cukup. Tapi kan kenapa langka? Nah, ini yang mau kita cari ke mana,” ujarnya.
Randy menegaskan DPRD belum menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun, jalur distribusi akan diperiksa untuk mengetahui apakah persoalan terjadi akibat kebocoran, ketidaktepatan sasaran, atau kendala lainnya.
“Mungkin apakah kebocoran pada saat pendistribusian kah, atau seperti apakah, atau salah jalan kah barang itu. Nah, ini yang mau kita cari,” katanya.
Persoalan BBM juga menjadi perhatian DPRD karena sejumlah proyek pembangunan di Tarakan akan membutuhkan armada angkutan dan kendaraan operasional.
Randy menyebut sejumlah kegiatan, seperti sekolah rakyat, pembangunan BRI, sekolah terintegrasi, serta proyek yang bersumber dari APBD maupun APBN, perlu dipastikan tidak terganggu akibat persoalan BBM.
DPRD berencana berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memeriksa komponen penggunaan BBM dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.
“Nanti coba kita lakukan koordinasi dulu bersama dengan dinas-dinas terkait, terkait penganggaran. Apakah di dalam RAB itu sudah diatur terkait kendaraannya, apakah menggunakan BBM bersubsidi atau BBM non-subsidi,” ujar Randy.
Jika dalam RAB kendaraan proyek telah ditetapkan menggunakan BBM non-subsidi, maka ketentuan tersebut harus dijalankan. Sebaliknya, apabila terdapat penggunaan BBM subsidi, mekanismenya perlu dikoordinasikan agar sesuai aturan.
DPRD menilai kepastian pasokan BBM penting untuk menjaga kelancaran distribusi barang sekaligus kegiatan pembangunan di Tarakan.
“Yang penting kuota BBM kita cukup sehingga nanti proses pembangunannya itu tidak terhambat. Itu yang kita khawatirkan juga. Kalau memang pun nanti penggunaannya non-subsidi, ya kita harapkan suplai dari Pertamina itu selalu cukup,” pungkasnya.
