TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan kondisi panas dan kekeringan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pemetaan dampak dan penyusunan skenario penanganan dinilai penting agar pemerintah dapat bergerak cepat apabila kondisi semakin memburuk.
Hal tersebut disampaikan Bupati Malinau Wempi W. Mawa saat diwawancarai usai Rapat Intimung bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bupati Malinau, Rabu (19/8).
Wempi mengatakan, kondisi kemarau harus dipetakan secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap berbagai sektor serta dukungan yang dibutuhkan dalam penanganannya.
“Dan demikian juga dengan beberapa isu-isu ya yang terjadi di daerah kita ya termasuk mengenai potensi bencana alam, ya baik itu pada saat kemarau itu berpotensi misalnya kebakaran, lalu kalau kekeringan itu berpotensi tanaman bisa terancam ya jadi semua harus kita petakan dengan baik,” ujar Wempi saat diwawancarai.
Menurutnya, hasil pemetaan tersebut selanjutnya harus dilengkapi dengan dukungan teknis dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menghadapi kemungkinan dampak kekeringan.
“Lalu pemetaan itu harus kita memping dengan dukungan-dukungan teknis yang nanti menyertainya lalu perangkat SDM-nya dan segalanya harus kita pastikan,” katanya.
Wempi menyebut, kondisi panas dan kekeringan yang terjadi belakangan ini telah memberikan dampak terhadap sejumlah aktivitas masyarakat. Salah satunya distribusi air yang kemudian berpengaruh terhadap tanaman dan ternak.
“Dan kita tahu bahwa beberapa waktu ini kan kekeringan yang luar biasa, panas ya lalu berefek kepada distribusi air lalu itu berpengaruh kepada tanaman, ternak dan seterusnya,” ungkapnya.
Selain itu, menurunnya debit air juga berdampak terhadap aktivitas transportasi sungai masyarakat. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan efek lanjutan terhadap perekonomian apabila berlangsung dalam waktu yang panjang.
“Lalu air semakin surut dan itu berpengaruh kepada ekonomi bahkan berpotensi menjadi inflasi baik itu pada sektor transportasi maupun pada sektor ketahanan pangan itu sendiri,” jelas Wempi.
Karena itu, Pemkab Malinau akan mendorong OPD terkait untuk menyatukan data sehingga potensi dampak kekeringan dapat diantisipasi secara lebih terarah.
“Nah kami coba menyiapkan, menyatukan data dan OPD-OPD terkait sehingga bisa mengantisipasi segala kepengaruhan yang baik,” ujarnya.
Wempi menegaskan, pemerintah daerah juga perlu memiliki skenario penanganan yang dapat dijalankan dengan cepat apabila terjadi kondisi yang membutuhkan respons segera.
“Ya seminimal kalau terjadi sesuatu kita bisa melakukan simulasi dengan langkah-langkah yang bisa kita melakukan dengan cepat lalu menyusun rencana yang sudah kita akan siapkan,” kata Wempi.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemerintah tidak hanya bergerak ketika persoalan telah terjadi, tetapi sudah memiliki gambaran tindakan yang harus dilakukan berdasarkan kondisi yang telah dipetakan.
Dengan koordinasi antar-OPD, penyatuan data serta skenario penanganan yang disiapkan sejak awal, Pemkab Malinau berharap berbagai dampak kekeringan dapat ditekan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. (*ntl)
