TERASKALTARA.ID, MALINAU – Lonjakan harga LPG non-subsidi jenis Bright Gas 5,5 kilogram di Kabupaten Malinau dalam sepekan terakhir mulai menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Harga di tingkat pengecer kini bertahan di kisaran Rp145 ribu per tabung, memicu kekhawatiran atas meningkatnya biaya operasional.
Kenaikan harga ini merupakan dampak penyesuaian dari pihak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan yang mulai berlaku sejak 18 April 2026. Di tingkat agen, harga Bright Gas 5,5 kg tercatat naik dari Rp97 ribu menjadi Rp114 ribu, sementara ukuran 12 kg ikut terkerek dari Rp202 ribu menjadi Rp238 ribu.
Dampaknya langsung dirasakan pelaku UMKM. Jumadi, salah satu pengusaha kecil di Malinau, mengaku harus memutar otak agar usahanya tetap berjalan di tengah kenaikan harga bahan pokok dan energi.
“Tabung 5,5 kg saya beli Rp145 ribu di toko. Kalau di agen memang lebih murah sekitar Rp138 ribu, tapi harus beli banyak. Belum lagi Minyak Kita juga naik, jadi makin susah bagi pengusaha kecil seperti kami,” ujarnya, Sabtu (25/4).
Di sisi lain, pengelola agen LPG non-subsidi di Malinau, Abdurrahman, menyebutkan bahwa penyesuaian harga di daerah mengikuti kebijakan dari pusat. Ia menjelaskan bahwa harga Bright Gas 5,5 kg di tingkat agen kini berada di angka Rp138 ribu, naik dari sebelumnya Rp123 ribu.
“Untuk ukuran 12 kg juga naik dari Rp255 ribu menjadi Rp275 ribu. Kenaikan mulai berlaku sejak 18 April 2026 dini hari,” jelasnya.
Meski harga naik, Abdurrahman memastikan pasokan LPG di Malinau tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan.
“Untuk stok Malinau aman, tidak akan terjadi kelangkaan,” tegasnya.
Sementara itu, di tingkat pengecer, harga kembali disesuaikan. Nasya (35), pemilik toko, mengaku hanya mengambil margin tipis dari penjualan gas tersebut.
“Saya ambil di agen Rp140 ribu, lalu dijual Rp145 ribu. Di toko lain mungkin berbeda, tapi saya ambil margin Rp5 ribu saja,” katanya.
Ia berharap harga LPG dapat kembali stabil dalam waktu dekat, mengingat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap komoditas tersebut.
“Harapannya bisa turun, karena gas sangat dibutuhkan ibu-ibu,” ujarnya.
Kondisi ini menambah tekanan bagi pelaku UMKM di Malinau, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng bersubsidi. Hingga kini, belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk meredam gejolak harga di lapangan.
