TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau dipastikan tetap mengacu pada skema awal, yakni digelar bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada 9 September 2026.
Ketua Tim Panitia Pengawas dan Pengarah Porprov II Kaltara, Wiyono Adie menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan terhadap rencana jadwal tersebut.
“Desain kita tetap pada rancangan awal, yakni pelaksanaan Porprov bertepatan dengan Haornas tanggal 9 September 2026,” ujarnya saat diwawancara, Kamis (23/4).
Meski waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan lagi, Ia optimistis seluruh persiapan dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menyebut, kesiapan infrastruktur terutama venue pertandingan di Kabupaten Malinau sudah berada pada tahap yang memadai dan layak.
Berdasarkan hasil inventarisasi dan peninjauan lapangan, sebagian besar venue telah tersedia dan mampu mengakomodasi kebutuhan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Beberapa di antaranya bahkan sudah rampung, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan penyelesaian akhir.
“Venue di Malinau pada prinsipnya sudah siap. Ada yang sudah selesai, ada yang masih on progress, dan ada yang segera finishing dalam waktu dekat,” jelasnya.
Untuk memastikan kesiapan tersebut, panitia juga membagi tim guna melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi venue. Langkah ini dilakukan agar setiap fasilitas benar-benar memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan, baik secara nasional maupun internasional.
Selain itu, sejumlah cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas khusus turut menjadi perhatian. Panitia memastikan akan melakukan penyesuaian secara bijak agar seluruh pertandingan tetap dapat dilaksanakan secara optimal.
Wiyono menambahkan, tantangan yang tersisa saat ini lebih bersifat teknis, seperti proses administrasi pendaftaran atlet dan kontingen, mulai dari entry by number, entry by name, hingga entry by class.
“Kalau ditanya siap atau tidak, kenapa tidak siap? Kita hanya tinggal menyelesaikan hal-hal teknis saja. Secara infrastruktur semua sudah tersiap,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keputusan final tetap berada di tangan pimpinan daerah sebagai pemegang kewenangan kebijakan, termasuk jika nantinya terdapat pertimbangan lain terkait waktu pelaksanaan.
“Tinggal nanti kembali hasil ini kita sampaikan kepada pimpinan. Karena beliau-beliau yang memiliki decision dan policy making-nya, Kami tidak mempunyai kewenangan itu. Siapa tahu dari pimpinan, wah dengan pertimbangan ini dan itu kita tunda atau apa. Itu domain beliau-beliau,” tutupnya.
