TARAKAN, TerasKaltara.id – Partai Amanat Nasional (PAN) membuka pendaftaran untuk penjaringan bakal calon (balon) Gubernur Kaltara maupun kepala daerah di kabupaten kota di Kaltara. Dimulai sejak 19 April, rencananya pendaftaran akan ditutup 23 April mendatang. Kemudian untuk pengembalian formulir, balon Gubernur Kaltara yang mendaftar ke PAN diberikan waktu 24 hingga 27 April.
“Baru sampai saat ini ada dua kandidat yang mengambil formulir di Rumah PAN,” terang Sekretaris DPW PAN Kaltara, Makbul saat ditemui Sabtu (20/2024).
Kandidat ketiga, Hasan Basri sudah juga memulai komunikasi namun belum memberikan kepastian kapan akan datang mengambil formulir. Sedangkan Asmin Laura yang juga sudah menyatakan kesiapannya maju Kaltara nomor satu belum ada informasi ke PAN.
“Mungkin kami hanya dua kursi, jadi harus ada koalisi. Mungkin satu pertimbangan juga. Tapi, yang jelas semua kandidat mendaftar untuk balon Gubernur Kaltara,” ungkapnya.
Soal koalisi ini, Makbul mengakui PAN termasuk tim pemenangan Prabowo-Gibran dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hal ini memungkinkan partai yang masuk dalam KIB ini bisa kembali solid di daerah, diantaranya Partai Gerindra, PAN dan Golkar.
Namun, Makbul memastikan tidak menutup kemungkinan di setiap daerah memiliki keinginan yang berbeda. Menurutnya bisa saja hasil survei malah mengarah partai ke calon lain diluar lingkaran KIB.
“Kami sampai detik ini hanya menjalankan intruksi dari DPP untuk melakukan penjaringan saja. Adapun nanti hasil dari keputusan DPP atau rekomendasinya itu nanti ditentukan setelah survei,” terangnya.
Survei nanti pun dilakukan DPP yang hasilnya akan disampaikan ke masing-masing DPD. Lokasi survei menyesuaikan dimana pilkada akan dilakukan. Lembaga survei yang akan dilibatkan atau hanya menggunakan survei internal, kata Makbul akan ditentukan oleh DPP sendiri.
Ia tegaskan kembali, semua balon yang mendaftar untuk menjadi kepala daerah dari PAN bisa siapa saja. “Tidak menutup kemungkinan semua punya peluang yang sama juga,” tandasnya.
Disinggung soal uang mahar, Makbul mengungkapkan penjaringan yang dilakukan memerlukan biaya yang cukup besar. Meski tidak ada dana yang diwajibkan saat mendaftar, namun anggaran selama prosesnya itu yang akan dikomunikasikan dengan calon.
“Nanti itu pembahasan internal lah. Besarannya kami tidak tentukan, tapi dalam hal ini tentu ada biaya yang dikeluarkan. Itu bukan mahar, tapi berjalan begitu sajalah sesuai dengan mekanismenya,” tegasnya. (*/saf)
