TERASKALTARA.ID, TARAKAN — Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Tarakan mendatangi gedung DPRD Tarakan, Kamis (25/6/2026), untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak hanya berdampak pada penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
Aksi tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), relawan, hingga petani, nelayan, pedagang dan pelaku UMKM yang selama ini terlibat dalam rantai pasok kebutuhan dapur MBG.
Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Tarakan, Setiawan, menegaskan aksi ini merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat yang merasakan langsung dampak program tersebut.
“Kita dari aliansi masyarakat peduli Kota Tarakan. Itu terdiri dari mitra, relawan, petani, nelayan, pedagang, UMKM dan elemen masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan program makan bergizi gratis,” kata Setiawan.
Dalam penyampaian di hadapan anggota DPRD, aliansi membacakan delapan poin tuntutan. Secara umum, mereka meminta program MBG tetap dilanjutkan dan diperkuat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi.
Selain itu, aliansi juga mendorong perluasan cakupan penerima manfaat serta menekankan pentingnya pelibatan dan perlindungan bagi pelaku lokal dalam rantai pasok, seperti petani, peternak, nelayan, pedagang hingga kader posyandu.
Tak hanya itu, mereka meminta agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas layanan gizi, penggunaan bahan pangan lokal diperkuat, serta penyerapan tenaga kerja lokal terus ditingkatkan.
“Aksi ini menunjukkan ada masyarakat yang menerima manfaat dan berharap program ini tetap berjalan. Karena yang merasakan bukan hanya penerima, tapi juga sektor-sektor pendukung di daerah,” ujarnya.
Setiawan mengungkapkan, saat ini program MBG di Tarakan telah berjalan melalui sekitar 22 dapur SPPG dari target 34 dapur yang direncanakan beroperasi.
Menurutnya, setiap dapur melayani rata-rata sekitar 3.000 penerima manfaat, sehingga secara keseluruhan program ini telah menciptakan perputaran ekonomi yang cukup besar di masyarakat.
“Yang sudah berjalan kurang lebih 22 SPPG. Kalau satu dapur rata-rata melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, tinggal dikalikan saja. Jadi bukan hanya penerima manfaat yang bergerak, tetapi aktivitas ekonominya juga ikut berjalan,” jelasnya.
Kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG, lanjutnya, dipenuhi melalui dua skema, yakni pasokan langsung dari petani ke dapur serta melalui pasar sebelum masuk ke rantai distribusi.
Sejumlah komoditas yang terserap antara lain sayuran seperti kacang panjang, buncis, pakcoy, selada, jagung dan tomat, serta buah-buahan seperti semangka, melon dan pepaya.
“Petani itu ada yang langsung menjual ke dapur, ada juga yang melalui pasar. Untuk sayur dan buah hampir semua terserap,” katanya.
Ia mencontohkan, kebutuhan buah seperti semangka di satu dapur bisa mencapai sekitar 300 kilogram per pekan, sehingga membuka peluang besar bagi peningkatan produksi petani lokal.
Namun demikian, ia mengakui sebagian kebutuhan masih dipenuhi dari luar daerah karena produksi lokal belum mencukupi.
“Kalau di Tarakan tidak ada, kita ambil dari Berau, Sulawesi, Tanjung Selor, sampai Malinau. Karena kebutuhan besar dan program juga berjalan di daerah lain,” ujarnya.
Aliansi juga menegaskan penolakan terhadap politisasi maupun informasi yang berpotensi menghambat program, serta mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan berjalan lebih efektif.
Setiawan berharap ke depan program MBG dapat semakin memperkuat sektor pangan lokal dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Harapannya petani-petani lokal ini dengan adanya MBG semakin berkembang dan dapat manfaat yang luar biasa,” tandasnya.
Usai aksi, perwakilan massa menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPRD Tarakan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Kegiatan berlangsung dengan pengawalan aparat dan berakhir dalam kondisi aman dan kondusif.
