TERASKALTARA.ID, MALINAU – Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus menegaskan rencana penyesuaian tarif Perumda Air Minum (Perumda) Apa Mening dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat, mulai dari sistem pembayaran, penanganan pengaduan hingga perluasan jaringan distribusi.
Hal tersebut disampaikan Ernes saat menghadiri konsultasi publik beberapa waktu lalu terkait rencana penyesuaian tarif air minum Perumda Apa Mening di Malinau.
Menurutnya, istilah yang digunakan bukan sekadar kenaikan tarif, melainkan penyesuaian tarif yang disesuaikan dengan kondisi operasional dan kebutuhan pelayanan saat ini.
“Kalau kita lihat bahasanya, penyesuaian ini mungkin kalau bahasa kasarnya kenaikan. Tapi sebenarnya yang lebih bagus itu penyesuaian tarif,” ujarnya.
Ernes mengungkapkan, rencana penyesuaian tarif sebenarnya sudah dirancang sejak beberapa tahun lalu saat dirinya masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Perumda Apa Mening. Namun pelaksanaannya sempat ditunda karena mempertimbangkan kondisi masyarakat saat itu.
“Sebenarnya penyesuaian ini sudah seharusnya dilakukan tahun lalu. Tapi waktu itu ada sedikit gejolak di masyarakat sehingga kita pending untuk menyesuaikan kondisi,” katanya.
Ia menjelaskan, penyesuaian tarif tidak dilakukan secara sepihak karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu, prosesnya harus melalui tahapan panjang, mulai dari pembahasan internal perusahaan, pengawasan, koordinasi dengan DPRD, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
“Proses itu harus melalui tahap yang cukup panjang. Mulai dari internal PDAM sendiri, kemudian pengawas, DPRD, sampai ke Bupati dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat,” tukasnya.
Menurut Ernes, konsultasi publik menjadi bagian penting agar masyarakat memahami alasan utama dilakukannya penyesuaian tarif, termasuk kaitannya dengan peningkatan pelayanan.
“Konsultasi publik itu tempat interaksi antara penyedia layanan dengan pelanggannya. Akan dijelaskan alasan melakukan penyesuaian, termasuk soal pelayanan maupun perluasan jaringan,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Ernes juga menegaskan ada tiga prinsip utama yang harus menjadi dasar penyesuaian tarif air minum. Pertama, penyesuaian tarif harus benar-benar untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, bukan demi kepentingan internal perusahaan.
“Jangan sampai penyesuaian ini dinilai hanya untuk menaikkan gaji direktur, biaya kunjungan dewan pengawas, atau kepentingan lainnya. Kalau alasannya untuk pelayanan, harus terlihat jelas buktinya,” tegasnya.
Prinsip kedua adalah menjamin keberlanjutan sumber daya air dan pengelolaannya, sedangkan prinsip ketiga berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan dan efisiensi sumber daya manusia di lingkungan Perumda Apa Mening.
Ia mengatakan, kenaikan harga bahan bakar dan berbagai kebutuhan produksi air bersih membuat penyesuaian tarif tidak lagi bisa dihindari.
“Dengan adanya kenaikan bahan bakar dan bahan pokok lainnya yang berkaitan dengan produksi air bersih, akhirnya suka tidak suka harus kita lakukan,” katanya.
Meski demikian, Pemkab Malinau memastikan tujuan utama penyesuaian tarif bukan sekadar meningkatkan pendapatan perusahaan, tetapi menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan optimal.
“Intinya bagaimana perusahaan ini tetap jalan dan bisa membiayai seluruh operasional pelayanan,” jelasnya.
Selain menjaga operasional, pemerintah daerah juga mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain metode pembayaran, penanganan pengaduan, hingga perluasan jaringan distribusi air bersih.
“Harapan kita dengan adanya penyesuaian ini ada pelayanan yang meningkat. Terutama metode pembayaran, pengaduan, maupun jangkauan layanan,” ucapnya.
Ia menambahkan, perluasan jaringan distribusi air bersih juga menjadi prioritas agar sejumlah wilayah yang belum terjangkau dapat segera mendapatkan layanan.
“Kita juga mengantisipasi perluasan jaringan itu sendiri, terutama ada beberapa daerah yang harus segera dijangkau,” tutupnya.
