TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui pemetaan kasus yang lebih detail dan spesifik. Seluruh camat bersama kepala puskesmas diminta untuk memetakan setiap kasus stunting hingga tingkat desa berdasarkan data by name by address.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus saat memimpin Rapat Pemaparan Hasil Pemetaan Masalah Stunting Tingkat Kecamatan di Malinau, Rabu (22/7).
Pemaparan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Malinau yang telah dilaksanakan pada 13 Mei 2026 lalu. Dalam rapat tersebut, camat bersama kepala puskesmas diminta memaparkan hasil pemetaan masalah stunting berdasarkan data e-PPGBM by name by address Triwulan I Tahun 2026 yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau.
Ernes mengatakan, pemetaan dilakukan secara rinci untuk mengetahui faktor penyebab stunting pada setiap anak sehingga penanganan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
“Hari ini kita minta mapping dari kepala puskesmas dan camat secara by name by address. Artinya yang stunting ini siapa, pekerjaan orang tuanya apa, pekerjaan ibunya apa, pendidikannya bagaimana, berasal dari suku apa dan perilaku hidupnya seperti apa. Kenapa? Supaya kita tahu penanganan secara spesifik,” ujarnya saat diwawancarai.
Menurutnya, setiap kasus stunting memiliki latar belakang yang berbeda sehingga tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sama. Faktor budaya, kebiasaan, tingkat pendidikan hingga pola hidup keluarga menjadi bagian penting yang harus diketahui pemerintah sebelum melakukan intervensi.
Ia menjelaskan, terdapat kemungkinan suatu masyarakat memiliki kebiasaan atau pantangan tertentu yang memengaruhi pola konsumsi maupun perilaku hidup sehat keluarga. Karena itu, pendekatan yang dilakukan pun perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing masyarakat.
“Nah, mungkin ada kebiasaan suku, kepercayaan ataupun pantangan yang mereka anut selama ini. Pendidikan juga penting karena berkaitan dengan pengetahuan terutama perilaku hidup sehat. Jadi kita ingin mendapatkan gambaran secara detail sehingga Bappeda bersama Dinas Kesehatan sudah bisa melihat apa yang harus kita kerjakan,” katanya.
Ernes menambahkan, Pemkab Malinau ingin menyelesaikan kasus stunting secara spesifik hingga tingkat desa. Apabila di suatu desa terdapat sejumlah anak yang mengalami stunting, maka pemerintah akan menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan penyebabnya.
“Misalnya di Desa A ada sembilan kasus stunting, sembilan ini yang mau kita selesaikan. Mungkin melalui edukasi terlebih dahulu, kemudian melibatkan tokoh masyarakat, tokoh desa hingga tokoh agama sesuai dengan perannya masing-masing,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa stunting merupakan persoalan yang harus ditangani sejak hulu. Penyebabnya tidak hanya terjadi setelah anak lahir, namun dapat dipengaruhi sejak sebelum pernikahan.
“Penyumbang dari stunting ini adalah dari proses awal sebelum menikah. Bisa karena pernikahan usia dini, kondisi kesehatan saat menikah ataupun karena keluarga yang sebenarnya belum siap secara ekonomi untuk membangun rumah tangga. Jadi banyak faktor spesifik yang harus kita lihat,” jelasnya.
Untuk mendukung percepatan penurunan stunting, Pemkab Malinau juga mendorong peran aktif pemerintah RT dalam penanganan stunting melalui alokasi anggaran yang tersedia. Minimal 10 persen anggaran dana RT diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program penanganan stunting di lingkungan masing-masing.
“Ketua RT pasti tahu siapa warganya. Bahkan kalau dananya memungkinkan, kita dorong dana itu untuk mendukung kegiatan posyandu. Karena dari kesadaran masyarakat datang ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama menimbang dan mengukur pertumbuhan anak, di situlah hitungan awalnya dilakukan,” katanya.
Melalui pemetaan yang dilakukan secara detail dan berbasis data, Pemkab Malinau berharap intervensi penanganan stunting ke depan dapat lebih efektif sehingga target percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Malinau dapat tercapai. (*st)
