TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperluas akses literasi melalui gerakan Taman Baca Masyarakat (TBM). Langkah ini dinilai menjadi salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan perpustakaan di sekolah dan madrasah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau, Ernes Silvanus, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyusunan Peta Jalan Revitalisasi Perpustakaan Sekolah dan Madrasah di Laga Fratu, Kantor Bupati Malinau, Rabu (2/9).
Forum tersebut menghadirkan unsur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Dalam forum itu dibahas kondisi ideal yang perlu dicapai dalam pemenuhan layanan perpustakaan di lingkungan pendidikan.
Ernes mengatakan, pemenuhan perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan bangunan, tetapi juga menyangkut jangkauan layanan kepada siswa, ketersediaan buku, serta kemampuan literasi.
Namun, menurutnya, mencapai kondisi ideal berupa satu sekolah satu perpustakaan bukan perkara mudah. Terlebih, kebutuhan tersebut juga mencakup satuan pendidikan hingga jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).
“Kalau kita lihat kondisi ideal ini akan sulit kita penuhi di mana-mana. Kenapa saya bilang satu sekolah satu perpustakaan, bahkan sampai ke PAUD,” kata Ernes saat diwawancarai..
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, capaian ketersediaan perpustakaan saat ini baru sekitar 47 persen.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat kebutuhan yang cukup besar untuk dipenuhi. Tidak hanya membangun sarana perpustakaan, pemerintah juga harus menyediakan koleksi buku serta tenaga yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan perpustakaan.
“Coba kita pikir, sekian ratus bangunan yang harus kita bangun dengan segala bukunya, termasuk tenaga keahliannya,” ujarnya.
Karena itu, Pemkab Malinau memilih untuk tidak hanya mengandalkan pembangunan perpustakaan sekolah. Salah satu strategi yang didorong adalah memperkuat keberadaan TBM dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Menurut Ernes, budaya literasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dapat berinisiatif membangun serta mengelola taman baca sesuai kebutuhan di lingkungannya.
“Malinau punya strategi sendiri. Strateginya melalui Taman Baca Masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai keberadaan TBM dapat menjadi solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, sekaligus menjadi upaya menyiasati keterbatasan fasilitas perpustakaan yang belum seluruhnya terpenuhi.
Konsep yang ditawarkan, kata Ernes, adalah gerakan “dari kita, oleh kita dan untuk kita”. Masyarakat menjadi pihak yang berinisiatif dan mengelola taman baca, sementara pemerintah tetap memberikan pendampingan melalui dinas terkait.
“Artinya masyarakat yang memang berinisiasi kemudian nanti mengelolanya, kemudian mengerjakannya, yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat juga. Tapi tetap didampingi oleh dinas terkait,” katanya.
Ernes berharap pola kolaborasi tersebut dapat memperluas jangkauan layanan literasi di Malinau tanpa harus menunggu seluruh kebutuhan perpustakaan sekolah terpenuhi.
Dengan demikian, gerakan TBM diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap fasilitas perpustakaan, tetapi juga menjadi wadah masyarakat untuk membangun budaya membaca dan meningkatkan kemampuan literasi secara bersama-sama. (*ntl)
