TERASKALTARA.ID, TARAKAN — Polemik layanan penerbangan perintis di Kalimantan Utara kini mulai memasuki jalur dialog. Polres Tarakan memfasilitasi pertemuan lintas instansi sebagai tindak lanjut tuntutan Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan yang sebelumnya menggelar aksi di Bandara Juwata.
Pertemuan yang digelar di Aula Paten Polres Tarakan, Senin (29/6/2026), mempertemukan berbagai pihak mulai dari pengelola bandara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maskapai penerbangan, hingga unsur terkait lainnya untuk membahas solusi atas persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
Kapolres Tarakan, AKBP Erwin Syaputra Manik, menegaskan pihaknya mengambil peran sebagai fasilitator guna membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Kami berkoordinasi dan menyiapkan tempat, serta berkomunikasi dengan Kepala Bandara terkait pihak-pihak yang diundang agar forum ini bisa menjadi ruang mencari solusi bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan kepolisian tidak masuk dalam ranah kebijakan penerbangan, melainkan memastikan proses penyampaian aspirasi berlangsung aman dan kondusif.
“Kami hadir untuk memfasilitasi dan memastikan semua pihak bisa menyampaikan pandangan. Substansi kebijakan tetap menjadi kewenangan instansi terkait,” tegasnya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan publik membutuhkan komunikasi terbuka agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami bersama.
Selain itu, Polres Tarakan juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pengamanan jika aksi lanjutan kembali dilakukan oleh mahasiswa.
“Kami tentunya akan memberikan pelayanan dan pengamanan dalam pelaksanaan aksi tersebut,” katanya.
Meski demikian, Kapolres mengimbau agar penyampaian pendapat tetap dilakukan secara tertib.
“Kami harapkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan tertib sehingga aspirasi dapat tersampaikan dengan baik,” tambahnya.
Kapolres berharap forum dialog ini menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi berkelanjutan antara masyarakat dan pemangku kebijakan tanpa mengganggu kondusivitas daerah.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Perbatasan Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Bandara Juwata Tarakan pada 23 Juni 2026. Mereka membawa sejumlah tuntutan terkait layanan penerbangan perintis yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Koordinator aksi, Michael Jama, menilai akses penerbangan di wilayah perbatasan seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik yang memberikan kemudahan, bukan justru menimbulkan ketidakpastian.
“Wilayah perbatasan membutuhkan akses transportasi yang terbuka dan terjangkau. Kami meminta pemerintah memastikan layanan penerbangan perintis benar-benar bisa diakses tanpa hambatan,” ujarnya.
Mahasiswa menyoroti sejumlah isu, mulai dari keterbatasan rute, mekanisme distribusi tiket yang masih menggunakan sistem undian, hingga transparansi tarif subsidi.
“Kami meminta mekanisme pembelian tiket ditinjau kembali agar masyarakat memiliki kepastian dan tidak bergantung pada sistem yang menimbulkan pertanyaan,” kata Michael.
Selain itu, mereka juga mendesak adanya keterbukaan informasi terkait tarif subsidi serta pembentukan kanal pengaduan resmi bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan.
Aliansi mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap kebijakan maskapai, termasuk pemotongan dana tiket bagi penumpang yang batal berangkat karena kondisi tertentu seperti alasan kesehatan.
“Kebijakan pelayanan harus mempertimbangkan situasi khusus yang dialami masyarakat,” tegasnya.
Mahasiswa memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada respons konkret dari pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Jika tidak ada perhatian serius, kami meminta dilakukan evaluasi terhadap pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan transportasi udara di daerah,” tutupnya.(*)
