TERASKALTARA.ID, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Prioritas Perbatasan Tahun 2025, bertempat di ruang rapat VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (29/10).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Deputi III Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, dan dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Ir. Jabbar, mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., M.Si.
FGD ini bertujuan memperoleh data dan gambaran aktual mengenai pemenuhan infrastruktur layanan dasar di kecamatan perbatasan prioritas, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pasar, dan utilitas permukiman.
Selain itu, forum ini juga membahas variabel dan indikator pengukuran IPKP serta tantangan utama dalam tata kelola pembangunan kawasan perbatasan.
Dalam sambutannya, Sekda Jabbar menegaskan pentingnya pelaksanaan pengukuran IPKP sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah perbatasan yang lebih terarah dan terukur.
“Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai daerah perbatasan dengan Malaysia. Kawasan ini merupakan pintu gerbang sekaligus etalase negara di perbatasan utara Kalimantan. Karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan dengan tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan melibatkan banyak pihak,” ujar Jabbar.
Ia menambahkan, berbagai tantangan di lapangan seperti keterbatasan infrastruktur dasar, akses transportasi, dan pelayanan publik di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas batas, memperkuat kapasitas SDM lokal, serta mendorong pembangunan ekonomi produktif di kecamatan-kecamatan perbatasan. Sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi menjadi kunci utama,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Nunukan berharap FGD dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data, serta memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam pembangunan kawasan perbatasan.
“Kami ingin FGD ini mampu mengidentifikasi isu-isu strategis dan kendala aktual dalam pengelolaan perbatasan, sekaligus melahirkan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pembangunan wilayah,” tambah Jabbar.
Sementara itu, Deputi III BNPP, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
Ia menegaskan bahwa hasil IPKP nantinya akan menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan nasional berbasis kewilayahan.
“Indeks ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di perbatasan,” ungkap Ramses.
Dengan adanya FGD ini, diharapkan hasil IPKP Kecamatan Prioritas Perbatasan dapat menjadi dasar bagi peningkatan kinerja, pemerataan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.(Tk12).
