TERASKALTARA.ID, MALINAU – Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di SMAN 1 Malinau Kota masih menyisakan persoalan. Sejumlah calon siswa dari 26 siswa yang tidak diterima terpaksa mengalihkan pilihan ke sekolah lain, sementara beberapa siswa lainnya hingga kini disebut belum mendapatkan sekolah.
Hal tersebut disampaikan, Lato Agus Kristian, usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Malinau, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Malinau-Tana Tidung, serta perwakilan orang tua siswa, pada, Senin (6/7).
Kristian menjelaskan, berdasarkan pendampingan yang dilakukan Persadaku, sebagian besar siswa yang tidak diterima di SMAN 1 akhirnya memilih mendaftar ke sekolah lain. Namun, menurutnya, keputusan tersebut bukanlah pilihan yang diinginkan para siswa.
“Anak-anak itu didaftarkan ke sekolah lain supaya tetap bisa sekolah. Tetapi itu bukan keinginan mereka, melainkan karena tidak diterima di SMAN 1,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menyebut masih ada tujuh siswa yang belum terakomodasi di sekolah mana pun. Sementara belasan siswa lainnya masih menunggu hasil seleksi di sekolah tujuan baru yang mereka daftar.
Menurut Kristian, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena dapat berdampak terhadap psikologis para siswa. Kekecewaan akibat tidak diterima di sekolah yang menjadi pilihan utama dikhawatirkan menurunkan semangat mereka untuk melanjutkan pendidikan.
“Yang kami khawatirkan, jangan sampai kondisi ini menjadi alasan anak-anak akhirnya tidak melanjutkan sekolah. Ini yang harus dicegah bersama,” katanya.
Karena itu, Orangtua siswa mendesak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga Dinas Pendidikan, untuk bersama-sama mencari solusi agar tidak ada siswa yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
Selain penyelesaian jangka pendek, Orangtua siswa juga mendorong evaluasi terhadap sistem SPMB yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di Kabupaten Malinau.
“Kami ingin menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa sistem yang diterapkan belum tentu cocok dengan kondisi di Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malinau. Harus ada evaluasi agar kebijakan benar-benar menyesuaikan kondisi daerah,” tegasnya.
Senada dengan itu, perwakilan orang tua siswa lainnya, Musa Bilung menilai persoalan penerimaan siswa baru bukan hanya terjadi di SMAN 1 Malinau, melainkan juga dirasakan di sejumlah SMA lainnya.
Menurutnya, banyak orangtua akhirnya mendaftarkan anak ke sekolah lain bukan karena pilihan, melainkan sebagai jalan terakhir agar anak tetap bisa bersekolah.
“Anak-anak yang daftar ke sekolah lain itu bukan karena mereka ingin, tetapi karena terpaksa. Mereka masih berharap bisa sekolah di SMAN 1,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahkan ada siswa yang kehilangan motivasi akibat tidak diterima di sekolah yang diinginkan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alarm bagi pemerintah agar tidak hanya berpegang pada aturan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Musa berharap pemerintah daerah bersama DPRD terus memperjuangkan solusi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai pihak yang berwenang mengelola pendidikan jenjang SMA.
“Jangan sampai hanya berhenti pada rapat. Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah solusi nyata agar semua anak tetap bisa sekolah sesuai haknya,” pungkasnya. (*st)
