TERASKALTARA.ID, JAKARTA. 18/6 (ANTARA) – Pada 7 Januari 2026, di hadapan lebih dari sejuta peserta yang hadir secara daring dan luring dari seluruh penjuru negeri, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan pada 2025.
Panen raya di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, jadi ladang yang cukup simbolis karena Jawa Barat adalah penyumbang utama produksi beras nasional.
Merujuk data Kementerian Pertanian, nilai Self-Sufficiency Ratio (SSR) pangan Indonesia dalam periode 2020-2023 berkisar antara 91,04 persen hingga 98,88 persen, lalu turun ke 87,14 persen pada 2024, artinya Indonesia belum masuk kategori swasembada penuh sepanjang periode itu. ASEAN Food Security Information System (AFSIS) kemudian melaporkan SSR Indonesia mencapai 110,25 persen pada 2025. Swasembada penuh akhirnya tercapai.
Angka SSR di atas 100 persen berarti produksi melampaui konsumsi, kondisi ini berbeda secara fundamental dari kondisi-kondisi swasembada parsial sebelumnya.
Produksi beras nasional naik dari 30,62 juta ton pada 2024 menjadi 34,69 juta ton pada 2025, didukung oleh peningkatan luas panen padi dari 10,05 juta hektar menjadi 11,32 juta hektar.
Kondisi tersebut juga diperkuat cadangan beras pemerintah yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni menembus 4 juta ton, dan sepanjang 2025 tidak ada impor beras sama sekali.
Pemerintahan Presiden Prabowo tidak mengandalkan satu instrumen tunggal. Melalui jalur intensifikasi, pemerintah memperkuat benih unggul, pompanisasi, optimasi lahan, irigasi, modernisasi pertanian, serta peremajaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dari sisi ekstensifikasi, percepatan cetak sawah baru dilakukan secara paralel.
Salah satu terobosan yang berdampak langsung pada petani adalah reformasi distribusi pupuk bersubsidi. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menyederhanakan 145 regulasi sekaligus menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
Penyederhanaan regulasi yang selama ini justru menjadi hambatan distribusi pupuk di lapangan memiliki efek langsung kepada petani yang kini mendapat akses lebih cepat dengan harga lebih rendah.
Di sisi penyerapan hasil panen, kebijakan pembelian gabah oleh Bulog dengan skema kualitas apapun dibayar seharga Rp6.500 per kilogram mendorong pengadaan beras 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Sejak tahun 2025, stok beras Bulog dipastikan nihil impor lantaran seluruh pasokan berasal dari penyerapan gabah hasil panen petani Indonesia.
Dari sisi anggaran, komitmen fiskal terlihat konsisten. Pada tahun anggaran 2025, total alokasi ketahanan pangan mencapai Rp139,4 triliun. Memasuki 2026, angka itu melonjak menjadi Rp210,4 triliun, atau naik sekitar 45,5 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan fokus pada penguatan sektor produksi pertanian sebesar Rp114,1 triliun serta stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen.
Dari beras ke delapan komoditas
Capaian beras membuka jalan untuk ekspansi cakupan swasembada. Per data Proyeksi Neraca 11 Komoditas Tahun 2026 yang dimutakhirkan Bapanas per 4 Juni 2026, dari 11 komoditas pangan yang dikendalikan pemerintah, delapan sudah swasembada: beras, cabai besar, cabai rawit, jagung pakan, daging ayam, telur ayam, bawang merah, dan gula konsumsi.
Data ketersediaan pangan pertengahan 2026 memperlihatkan surplus yang signifikan di sejumlah komoditas. Beras memiliki ketersediaan 31,3 juta ton dengan kebutuhan 15,4 juta ton, surplus sekitar 15,8 juta ton. Jagung diproyeksikan tersedia 13,2 juta ton dengan kebutuhan 8,4 juta ton, surplus 4,7 juta ton. Gula konsumsi tersedia 2,2 juta ton melampaui kebutuhan 1,4 juta ton.
Ambisi pemerintah tidak berhenti di swasembada. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia ditargetkan bisa menjadi eksportir utama beras dan jagung dalam beberapa tahun ke depan. Ekspor jagung pun sudah mulai berjalan, menandai pergeseran posisi Indonesia dari importir menjadi pemain di pasar ekspor.
Namun, gambaran positif itu perlu dibaca berdampingan dengan bagian yang belum selesai. Tiga komoditas masih defisit, yaitu kedelai diperkirakan defisit 2,49 juta ton, bawang putih 694.770 ton, dan daging sapi atau kerbau 183.379 ton. Pada 2026, Indonesia diperkirakan mengimpor kedelai sekitar 2,64 juta ton, bawang putih 679.895 ton, dan daging sapi atau kerbau 321.660 ton.
Ketiga komoditas ini bukan komoditas minor. Kedelai adalah bahan baku tempe dan tahu yang merupakan pangan pokok protein nabati bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bawang putih hampir seluruhnya bergantung impor. Sebelum era swasembada beras ini, porsi impor kedelai mencapai 97 persen kebutuhan nasional, bawang putih 100 persen, dan susu 82 persen.
Angka itu menunjukkan seberapa dalam ketergantungan struktural yang harus diurai, dan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menaikkan anggaran atau mencetak sawah baru.
Untuk susu, tantangannya bahkan lebih berjangka panjang. Kementan menargetkan swasembada susu pada 2029 melalui Peta Jalan Pemenuhan Susu Segar 2025-2029, dengan kebutuhan impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor selama lima tahun ke depan sebagai bagian dari strategi peningkatan populasi dan produktivitas ternak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan susu dalam jumlah besar menjadi salah satu faktor yang mendorong percepatan peta jalan ini.
Tantangan keberlanjutan
Sejarah mencatat pola yang berulang. Di era Orde Baru, swasembada beras penuh pernah dicapai, tetapi tidak berkelanjutan dan hanya berlangsung sekitar tiga tahun dalam periode 1984-1986. Setelah itu, Indonesia kembali mengimpor beras sejak 1987. Pola serupa terjadi pada 2008-2009 dan 2022.
Tantangan iklim menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan. Dinamika El Nino dan perubahan pola musim hujan telah menggeser musim tanam secara signifikan dan meningkatkan risiko gagal panen. Sistem irigasi yang belum merata, ketergantungan pada pupuk berbahan baku impor, dan struktur lahan yang terfragmentasi adalah kerentanan jangka panjang yang tidak bisa ditutup hanya dengan capaian satu tahun.
Dalam acara Tangerang International Development Seminar 2026 bulan lalu, mantan Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda menekankan bahwa gejolak geopolitik, mulai dari konflik Iran, perang Ukraina, hingga ancaman terhadap Selat Hormuz yang mengganggu arus pupuk dan energi, membuat swasembada pangan bukan hanya soal ketahanan pangan, tetapi soal kemerdekaan bangsa secara nyata.
Pada 10 Juni 2026, saat berpidato dalam Musyawarah Nasional HIPMI di Lampung, Prabowo kembali menegaskan posisi itu di tengah peringatan PBB soal potensi krisis pangan global.
“Tanpa pangan, tidak ada republik manapun di dunia ini. Tidak ada negara tanpa pangan,” tegad Presiden.
Swasembada beras 2025 adalah pencapaian yang nyata dan terukur. Namun, sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan di sektor pangan tidak ditentukan oleh satu musim panen, melainkan oleh kemampuan menjaga konsistensi setelah euforia mereda.
Distribusi pupuk yang tepat sasaran, pembenahan irigasi tersier, penguatan riset varietas adaptif, hingga penyelesaian pekerjaan rumah di komoditas lain seperti kedelai, bawang putih, dan susu akan menjadi penentu arah perjalanan berikutnya. Pekerjaan-pekerjaan itu mungkin tidak semeriah panen raya. Akan tetapi, justru di sanalah letak fondasi ketahanan pangan yang sesungguhnya.
Jika langkah-langkah tersebut dijalankan dengan disiplin dan berkelanjutan, maka swasembada beras 2025 akan dikenang sebagai momentum yang menandai lahirnya kemandirian pangan Indonesia yang lebih kokoh dan tahan menghadapi masa depan.
Oleh Aditya Ramadhan
Editor : Dadan Ramdani
