TERASKALTARA.ID, MALINAU – Cuaca panas yang terjadi di Kabupaten Malinau dalam beberapa waktu terakhir mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau. Berdasarkan data BMKG Suhu udara yang pada siang hari dapat mencapai sekitar 35 derajat Celsius dinilai berpotensi memperbesar dampak kekeringan terhadap sejumlah sektor.
Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya ketersediaan air, tetapi juga berpotensi memengaruhi tanaman, ternak, transportasi sungai hingga ketahanan pangan masyarakat.
Bupati Malinau Wempi W. Mawa mengatakan, kondisi kemarau perlu dipetakan secara menyeluruh untuk mengetahui dampak yang berpotensi muncul sekaligus memastikan langkah penanganan dapat disiapkan sejak awal.
“Dan demikian juga dengan beberapa isu-isu ya yang terjadi di daerah kita ya termasuk mengenai potensi bencana alam, ya baik itu pada saat kemarau itu berpotensi misalnya kebakaran, lalu kalau kekeringan itu berpotensi tanaman bisa terancam ya jadi semua harus kita petakan dengan baik,” ujar Wempi.
Menurutnya, hasil pemetaan harus diikuti dengan dukungan teknis serta kesiapan sumber daya manusia. Dengan demikian, setiap OPD memiliki peran yang jelas apabila kondisi kekeringan semakin berdampak terhadap masyarakat.
“Lalu pemetaan itu harus kita memping dengan dukungan-dukungan teknis yang nanti menyertainya lalu perangkat SDM-nya dan segalanya harus kita pastikan,” katanya.
Wempi menyebut, kondisi panas dan kekeringan yang terjadi belakangan ini sudah memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan distribusi air yang kemudian berpengaruh terhadap sektor pertanian dan peternakan.
“Dan kita tahu bahwa beberapa waktu ini kan kekeringan yang luar biasa, panas ya lalu berefek kepada distribusi air lalu itu berpengaruh kepada tanaman, ternak dan seterusnya,” ungkapnya.
Selain itu, menyusutnya debit air juga dapat memengaruhi aktivitas transportasi sungai. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena transportasi sungai masih menjadi salah satu sarana mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah Malinau.
“Lalu air semakin surut dan itu berpengaruh kepada ekonomi bahkan berpotensi menjadi inflasi baik itu pada sektor transportasi maupun pada sektor ketahanan pangan itu sendiri,” jelas Wempi.
Karena itu, Pemkab Malinau mulai mendorong OPD terkait untuk menyatukan data mengenai kondisi dan dampak kekeringan di lapangan. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah antisipasi yang diperlukan.
“Nah kami coba menyiapkan, menyatukan data dan OPD-OPD terkait sehingga bisa mengantisipasi segala kepengaruhan yang baik,” ujarnya.
Wempi menegaskan, pemerintah daerah juga perlu memiliki skenario penanganan yang dapat dijalankan dengan cepat apabila terjadi kondisi yang membutuhkan respons segera.
“Ya seminimal kalau terjadi sesuatu kita bisa melakukan simulasi dengan langkah-langkah yang bisa kita melakukan dengan cepat lalu menyusun rencana yang sudah kita akan siapkan,” kata Wempi.
Menurutnya, langkah antisipasi tersebut penting agar pemerintah tidak menunggu hingga persoalan terjadi baru mengambil tindakan. Pemetaan sejak awal akan membantu pemerintah menentukan sektor yang paling terdampak serta dukungan yang perlu disiapkan.
Dengan penyatuan data dan koordinasi lintas OPD, Pemkab Malinau berharap potensi dampak kekeringan dapat ditekan. Pemerintah juga memastikan skenario penanganan dapat disiapkan sebagai langkah menghadapi kemungkinan kondisi cuaca panas dan kekeringan yang berlanjut.
Sementara itu, suhu udara yang mencapai sekitar 35 derajat Celsius pada siang hari menjadi salah satu gambaran kondisi panas yang dirasakan masyarakat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi, khususnya apabila berlangsung bersamaan dengan menurunnya debit air dan minimnya curah hujan.
Pemkab Malinau pun terus mendorong kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sekaligus mengurangi risiko yang dapat muncul akibat kondisi panas dan kekeringan. (*ntl)
