Pemkab Malinau Genjot Program Prioritas Nasional untuk Percepatan Kesejahteraan Rakyat

Bupati Malinau, Wempi W. Mawa saat menyampaikan capaian dan arah kebijakan Pemkab Malinau dalam mendukung percepatan program prioritas nasional di hadapan para pemangku kepentingan daerah.
Momen HUT Ke- 26 Kabupaten Malinau - Bupati Wempi W. Mawa saat menyampaikan capaian dan arah kebijakan Pemkab Malinau dalam mendukung percepatan program prioritas nasional di hadapan para pemangku kepentingan daerah.

TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau di bawah kepemimpinan Bupati Wempi W. Mawa dan Wakil Bupati Jakaria terus mempercepat realisasi capaian program prioritas nasional.

Tak sekadar jargon, sederet program nyata mulai dari penanggulangan kemiskinan hingga penguatan pangan dan koperasi rakyat kini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok Bumi Intimung.

Bupati Wempi menegaskan bahwa langkah-langkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah selama ini merupakan bagian dari kontribusi langsung terhadap agenda pembangunan nasional.

“Perlu kami sampaikan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah ini sepenuhnya mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas nasional, disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab daerah,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

Penanggulangan Kemiskinan dan Kemandirian Pangan

Bupati menjelaskan, fokus pertama pemerintah daerah adalah penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam program pembangunan tiga juta rumah, serta perbaikan 110 unit rumah tidak layak huni pada 2025.

“Kita lakukan pendataan fakir miskin by name by address, perluasan kesempatan kerja, hingga pemberian insentif bagi lansia dan beasiswa bagi pelajar berprestasi,” tambahnya.

Sementara di sektor ketahanan pangan, Pemkab Malinau memperkuat kemandirian pangan daerah dengan mengoptimalkan lahan sawah seluas 1.535 hektare dan memperluas lahan cetak sawah rakyat sebanyak 750 hektare.

“Kita juga membentuk tujuh brigade pangan serta Satgas Pangan Pertanian Sehat (Pesat) di empat kecamatan dengan 380 anggota aktif,” ungkapnya.

Akses Kesehatan dan Pendidikan untuk Semua

Program kesehatan untuk semua juga terus dimaksimalkan. Hingga Oktober 2025, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 100 persen. Pemeriksaan kesehatan gratis juga telah menyentuh 778 siswa sekolah dan 1.941 masyarakat umum.

Selain itu, penyediaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui mulai direalisasikan melalui pembentukan dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Malinau Kota dan Mentarang, serta 50 titik layanan tambahan di wilayah pedalaman.

Di bidang pendidikan, Pemkab Malinau melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD dan SMP, penyediaan perlengkapan sekolah, beasiswa Wajib Belajar Malinau Maju dan Desa Sarjana Unggul, serta pelatihan keterampilan melalui program Milenial Mandiri.

Kendalikan Inflasi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemkab Malinau memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), melakukan operasi pasar murah, serta memberikan subsidi ongkos angkut penumpang dan barang.

“Kita juga mendorong produksi pangan dan komoditas lokal agar rantai pasok lebih kuat dan harga tetap stabil,” ujar Bupati Wempi.

Selain itu, pemerintah daerah juga mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di 109 desa, dengan 108 koperasi telah memiliki legalitas dan enam gerai resmi beroperasi di sejumlah kecamatan.

“Kami ingin koperasi menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di desa-desa, sekaligus wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Reformasi Perizinan dan Dukungan bagi UMKM

Dalam mendukung pertumbuhan dunia usaha, Pemkab Malinau terus mempercepat pelayanan perizinan berusaha berbasis Online Single Submission (OSS) agar proses lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.

“Pemerintah daerah juga memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar bisa naik kelas dan menjadi bagian dari penggerak ekonomi lokal yang tangguh,” tutup Wempi.(Tk12).

Pos terkait