TERASKALTARA.ID, MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting dengan meningkatkan cakupan kunjungan balita ke Posyandu. Pemkab menargetkan capaian penimbangan balita dapat menembus di atas 85 persen sesuai target nasional.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggerakan dan Peningkatan Capaian Kunjungan Balita ke Posyandu yang digelar di Ruang Rapat Intulun, Pemda Malinau, Kamis (3/9) pagi.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian rapat koordinasi penanganan stunting dan tuberkulosis (TBC) yang menjadi salah satu fokus Pemkab Malinau. Kegiatan dihadiri sejumlah kepala OPD, camat se-Kabupaten Malinau serta lembaga terkait.
Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau, Ernes Silvanus, mengatakan peningkatan jumlah balita yang ditimbang menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi pertumbuhan anak sekaligus mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak dini.
“Rentetan dari beberapa agenda yang sudah kita siapkan terutama dalam upaya pemerintah daerah penanganan stunting. Nah ini kita mulai ke akar masalahnya, pertama terhadap jumlah bayi yang tertimbang,” ujarnya.
Ernes mencontohkan kondisi di Kecamatan Malinau Utara yang capaian penimbangan balitanya masih sekitar 40 persen. Dari 1.247 bayi, masih terdapat ratusan bayi yang belum mengikuti penimbangan di Posyandu.
“Nah kita mungkin dengar dari beberapa laporan kecamatan, ya ada kayak Malinau Utara masih 40 persen. yang baru ikut ditimbang dari 1.247 bayi. Berarti ada sekitar hampir 500-an lebih, 600 yang belum pertimbang. Kemana? Ini yang mungkin akhirnya menjadi data yang harus kita kejar dulu,” katanya.
Menurut Ernes, pemerintah perlu mengetahui secara jelas keberadaan balita yang belum ditimbang, termasuk alasan mereka tidak datang ke Posyandu. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.
“Nah Jadi ada dua, bahkan tiga nanti di September, September kita minta sesuai dengan jadwal masing-masing posyandu dan puskesmas kemudian Oktober dan November kita minta serentak kita serentak dalam upaya menyambut hari kesehatan nasional kita pengen bahwa semua bayi yang tertimbang di Malinau itu di atas 85% sesuai Dengan target nasional Kalau kita bisa di atas 85% Itu lebih baik,” jelasnya.
Ia menegaskan, upaya meningkatkan kunjungan Posyandu tidak dapat hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Keterbatasan jumlah tenaga dan waktu membuat diperlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga masyarakat.
“Kenapa akhirnya RAKOR ini dibuat Dan edarannya ada Karena tenaga kesehatan Tidak bisa bekerja sendiri Mereka juga terbatas Baik itu dalam jumlah Tenaga Maupun waktu Jadi ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Baik itu camat, desa Kecamatan RT dan Semua elemen masyarakat kita,” tegas Ernes.
Pemkab Malinau melalui surat edaran Setda Nomor 801/615/Setda tentang Optimalisasi Penggerakan dan Peningkatan Capaian Kunjungan Balita ke Posyandu di Kabupaten Malinau juga mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat.
Ernes mengatakan, pendataan perlu dilakukan secara lebih rinci selama September dan Oktober. Pemerintah ingin mengetahui jumlah balita yang sudah ditimbang, yang belum ditimbang, alasan tidak datang ke Posyandu serta lokasi keberadaan mereka.
“Kita ingin di September, Oktober ini berapa yang tertimbang, berapa yang belum, kenapa tidak tertimbang, di mana mereka. Nah ini kita harus tahu, sehingga permasalahannya jelas,” lanjutnya.
Menurutnya, kunjungan rutin ke Posyandu memiliki peran penting dalam memantau perkembangan balita. Penurunan kondisi pertumbuhan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius.
“Nah yang ketiga, kita bisa lihat bahwa perkembangan balita itu bisa kita monitor dengan kunjungan prosedur. Nah tadi ada contoh tiga balita, yang pertama dia di 0 sampai 2 bulan bagus, tapi bulan kedua, Dia menurun Kemudian begitu juga ada bayi yang kedua Yang di bulan kelima Tujuh dia menurun Nah bayi ketiga itu di bulan sepuluh ke atas Dia menurun Nah ini kan cepat antisipasi Tidak telanjur mungkin Anak ini bisa stunting atau apapun,” katanya.
Karena itu, Ernes menilai langkah preventif melalui pemantauan pertumbuhan menjadi hal penting. Selain pemantauan di Posyandu, edukasi kepada ibu dan keluarga juga perlu diperkuat agar kesadaran membawa balita ke Posyandu tumbuh dari masyarakat sendiri.
“Artinya antisipasi Preventive ini Penting untuk mencegah Bayi atau balita kita ini Mungkin bisa terserah penyakit Atau apapun,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi sebelum melakukan pendekatan jemput bola. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa kunjungan ke Posyandu bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari upaya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak.
“Ya mungkin edukasi kita paling penting kita kasih penjelasan ya mungkin ada upaya kita dulu mengejar dan memberi edukasi nanti setelah itu pasti mungkin mereka secara sadar karena ini bicara tentang ibu sendiri dan anak-anak,” ungkapnya.
Pemkab Malinau selanjutnya menargetkan gerakan penimbangan balita dilakukan secara serentak pada 3 November mendatang. Gerakan ini diharapkan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk dukungan TNI, Polri dan Kejaksaan.
“Nah harapan kita di 3 November nanti kita bisa secara selentak bersama-sama dengan semua elemen masyarakat termasuk nanti kita harapkan dan dukungan dari TNI Polri Kejaksaan untuk bisa mendorong semua masyarakat kita terhadap bayi yang harus ketimbang di tanggal 3 November,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya cakupan penimbangan balita, Pemkab Malinau berharap potensi gangguan pertumbuhan dapat ditemukan lebih cepat sehingga intervensi dapat dilakukan sedini mungkin sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting di Kabupaten Malinau. (*ntl)
