TERASKALTARA.ID, MALINAU – Bupati Malinau, Wempi W Mawa, mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) di Ruang Tebengang, Jumat (12/6).
Menurut Wempi, program edukasi keuangan tersebut sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha, dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan jasa keuangan yang aman serta legal.
“Kegiatan ini sangat penting karena tidak semua masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang lembaga keuangan yang resmi dan aman. Masyarakat perlu mengetahui tempat meminjam yang legal dan berada di bawah pengawasan OJK,” ujarnya saat diwawancarai usai membuka kegiatan.
Ia menjelaskan, masih banyak masyarakat yang rentan terjebak dalam praktik pinjaman ilegal karena tergiur kemudahan persyaratan yang ditawarkan. Padahal, pinjaman yang tidak berada di bawah pengawasan lembaga resmi berpotensi menimbulkan berbagai persoalan bagi peminjam.
Karena itu, melalui edukasi keuangan yang diberikan dalam program GENCARKAN, masyarakat diharapkan dapat memahami prosedur dan syarat dalam mengakses pembiayaan secara benar, sekaligus mengetahui risiko yang dapat muncul apabila menggunakan jasa pinjaman ilegal.
“Jangan sampai masyarakat terjebak pinjaman yang menawarkan kemudahan, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak diakui oleh lembaga yang diawasi OJK,” katanya.
Wempi menilai literasi keuangan menjadi kebutuhan penting bagi petani dan pelaku usaha di Kabupaten Malinau. Selain memahami cara mengelola keuangan, mereka juga perlu mengetahui berbagai pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
“Para petani harus tahu bagaimana mengelola dan merencanakan keuangan mereka, termasuk memanfaatkan pinjaman yang dapat mendukung usaha-usaha produktif yang mereka jalankan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wempi juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah lembaga yang turut mendukung kegiatan edukasi keuangan tersebut, di antaranya Bank Indonesia, BNI, dan Pegadaian Malinau.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan lembaga jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah, terutama bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro.
Ia juga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai kondisi dan tantangan yang dihadapi masyarakat Malinau dalam mengakses layanan keuangan, termasuk persoalan keterbatasan dokumen yang dialami sebagian warga yang tinggal di kawasan tertentu.
Meski demikian, Wempi berharap kondisi tersebut tidak menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia mendorong adanya solusi dan inovasi dari sektor jasa keuangan agar masyarakat tetap dapat memperoleh akses pembiayaan yang aman dan bertanggung jawab.
“Dengan potensi yang besar di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, kita berharap dukungan pembiayaan yang tepat dapat membantu meningkatkan produksi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah,” pungkasnya. (*st)
