TERASKALTARA.ID, MALINAU — Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kabupaten Malinau Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Senin (20/4/2026) pagi.
Workshop ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya dalam mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan (fraud) di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Wempi menegaskan bahwa saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tuntutan peningkatan akuntabilitas. Hal itu diwujudkan melalui pelaksanaan Monitoring Controlling and Surveillance for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, serta penguatan Fraud Risk Assessment (FRA) di setiap perangkat daerah.
“Melalui MCP KPK, kita dituntut memastikan seluruh area rawan korupsi seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengelolaan aset dan perizinan telah dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa capaian MCP tidak boleh hanya dipandang sebagai angka semata, melainkan harus mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang dibangun secara bersama-sama.
Lebih lanjut, Wempi berharap melalui kegiatan ini seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan pemahaman terkait konsep pengendalian kecurangan, termasuk dalam pengisian instrumen penilaian IEPK.
“Melalui kegiatan ini, saya harapkan akan meningkatkan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah terhadap konsep pengendalian kecurangan, termasuk dalam praktik pengisian instrumen dari 3 pilar, 6 dimensi, dan 13 indikator dalam penilaian IEPK,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, secara khusus terdapat 10 perangkat daerah pengampu program inovasi yang diharapkan menjadi pionir dalam implementasi IEPK di Kabupaten Malinau.
Dengan adanya bimtek ini, Pemkab Malinau menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan.
