Menjaga Keberlanjutan Fiskal di Tengah Fenomena “Sell Indonesia”

Salah satu media internasional yang ikut menyikapi hal tersebut adalah Bloomberg, yang menyoroti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 36 persen sepanjang 2026. Penurunan itu menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk tahun ini di antara lebih dari 90 indeks global yang dipantau Bloomberg secara global.

Fenomena tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai pergerakan pasar yang bersifat sementara. Di balik keputusan investasi yang berubah, terdapat pesan yang lebih dalam mengenai persepsi terhadap prospek ekonomi, stabilitas kebijakan, dan kemampuan suatu negara menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah memberikan imbauan kepada para investor untuk mencermati data-data ekonomi Indonesia secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini Menteri Keuangan menegaskan fundamental ekonomi nasional saat ini masih berada dalam kondisi yang baik

Berdasarkan laporan Indonesia Economic Prospects dari Bank Dunia, ekonomi Indonesia tumbuh 4,9 persen pada triwulan I-2025 dan diproyeksikan berada pada kisaran 4,8–5 persen dalam beberapa tahun ke depan. Bank Dunia juga menilai disiplin fiskal, inflasi yang terkendali, serta cadangan keuangan yang memadai menjadi faktor utama yang menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk menjaga kepercayaan pasar. Investor juga memperhatikan keberlanjutan fiskal, yakni kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini tanpa mengorbankan stabilitas fiskal generasi mendatang. Dalam konteks itulah fenomena sell Indonesia menjadi pengingat bahwa kredibilitas fiskal merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki suatu negara.

Menjaga keberlanjutan

Pasar keuangan pada dasarnya bergerak berdasarkan ekspektasi. Investor tidak hanya menilai kondisi ekonomi saat ini, tetapi juga memperhitungkan risiko yang mungkin muncul di masa depan. Ketika muncul ketidakpastian mengenai arah kebijakan, prospek pertumbuhan, maupun kondisi fiskal, investor cenderung melakukan penyesuaian portofolio.

Fenomena sell Indonesia yang terjadi belakangan mencerminkan dinamika tersebut. Sejumlah laporan internasional menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah, penurunan kepemilikan asing pada obligasi pemerintah, serta arus keluar modal portofolio dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik.

Kekhawatiran pasar antara lain terkait meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah, potensi pelebaran subsidi energi akibat kenaikan harga minyak dunia, serta kebutuhan menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter secara bersamaan.

Meski demikian, penting dicatat bahwa fundamental Indonesia masih relatif kuat dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran 5 persen pada 2025–2026 dengan inflasi yang tetap terkendali dalam rentang sasaran. IMF juga menilai cadangan devisa Indonesia masih berada pada tingkat yang memadai untuk meredam gejolak eksternal.

Tantangan utama justru terletak pada bagaimana pemerintah menjaga persepsi pasar terhadap kesehatan fiskal dalam jangka panjang. IMF memperkirakan defisit fiskal Indonesia berada pada kisaran 2,8–2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas legal 3 persen, namun ruang fiskal yang terbatas mengharuskan pemerintah semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kredibilitas fiskal memiliki hubungan erat dengan biaya pembiayaan negara. Studi IMF dan OECD dalam berbagai publikasinya menemukan bahwa negara dengan kerangka fiskal yang konsisten cenderung menikmati biaya utang yang lebih rendah serta lebih tahan menghadapi gejolak pasar keuangan dibandingkan negara yang kebijakan fiskalnya sering berubah-ubah.

Pengalaman berbagai negara di dunia juga menunjukkan bahwa kepercayaan investor tidak dibangun melalui retorika, melainkan melalui konsistensi kebijakan.

Korea Selatan menjadi salah satu contoh menarik. Setelah mengalami krisis Asia 1998, negara tersebut membangun sistem pengelolaan fiskal yang lebih transparan dan disiplin. Hasilnya, Korea mampu mempertahankan peringkat kredit yang kuat bahkan ketika menghadapi berbagai guncangan ekonomi global.

Keberhasilan tersebut tidak hanya didorong oleh pengendalian utang, tetapi juga oleh investasi besar pada pendidikan, teknologi, dan inovasi yang meningkatkan produktivitas nasional.

India juga menunjukkan pengalaman yang relevan. Reformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan dan integrasi data berhasil memperluas basis penerimaan negara. Dalam satu dekade terakhir, rasio penerimaan pajak India membaik seiring meningkatnya kepatuhan dan efisiensi administrasi. Banyak lembaga internasional menilai reformasi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi India.

Berbagai penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang berhasil menjaga kredibilitas fiskal umumnya memiliki tiga karakteristik utama, yaitu aturan fiskal yang jelas, transparansi anggaran yang tinggi, dan konsistensi reformasi struktural. Ketiga faktor tersebut terbukti lebih berpengaruh terhadap kepercayaan pasar dibandingkan sekadar target pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Bagi Indonesia, pembelajaran global tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal bukan hanya soal menekan defisit. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi yang mampu memperkuat penerimaan negara di masa depan.

Reformasi struktural

Ke depan, tantangan terbesar Indonesia adalah memperluas ruang fiskal untuk membiayai agenda pembangunan tanpa meningkatkan risiko fiskal secara berlebihan. Salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah meningkatkan kapasitas penerimaan negara.

Rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan rata-rata negara anggota OECD maupun sejumlah negara berkembang utama di Asia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara masih dapat ditingkatkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, penguatan administrasi perpajakan, dan optimalisasi transformasi digital perpajakan.

Langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Berbagai program strategis seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, transisi energi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan dukungan fiskal yang berkelanjutan.

Di sisi lain, kualitas belanja negara juga harus terus ditingkatkan. IMF dalam konsultasi Pasal IV tahun 2025 menegaskan bahwa mobilisasi penerimaan yang lebih kuat harus berjalan beriringan dengan peningkatan efisiensi belanja negara. Belanja yang berkualitas akan menciptakan efek pengganda yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya memperkuat basis penerimaan pemerintah

Prospek tersebut sesungguhnya cukup menjanjikan. Bank Dunia memperkirakan reformasi struktural yang mendorong produktivitas, investasi, dan perbaikan iklim usaha dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mendekati 5,5 persen dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, berbagai investasi baru di sektor hilirisasi, energi bersih, dan ekonomi digital mulai menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.

Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5 persen, inflasi relatif rendah, rasio utang pemerintah masih jauh di bawah banyak negara maju, serta berbagai agenda transformasi ekonomi mulai menunjukkan hasil. Namun pengalaman internasional menunjukkan bahwa fondasi yang kuat harus terus dirawat melalui disiplin fiskal, reformasi perpajakan, peningkatan kualitas belanja, dan kepastian kebijakan.

Penelitian Bank Dunia juga menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan produktivitas pada dekade mendatang. Karena itu, penguatan infrastruktur digital, kepastian regulasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi bagian dari strategi fiskal jangka panjang.

Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan fiskal di tengah fenomena sell Indonesia sesungguhnya bukan hanya tentang mempertahankan kepercayaan investor. Namun lebih dari itu, adalah sebuah upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal hari ini mampu membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan fiskal bukan hanya tercermin pada angka defisit atau rasio utang, melainkan pada kemampuannya menjaga kesinambungan pembangunan dan harapan bagi generasi berikutnya.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen, Praktisi Kebijakan Publik