TERASKALTARA.ID, MALINAU – Setelah melalui proses pembangunan bertahun-tahun, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, akhirnya rampung.
Namun, hingga kini pos perbatasan strategis yang digadang-gadang menjadi gerbang ekonomi baru antara Indonesia dan Malaysia itu masih belum beroperasi secara penuh.
Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengungkapkan bahwa dari sisi Indonesia, seluruh kesiapan teknis telah dilakukan.
Sarana dan prasarana di PLBN Long Nawang sudah siap difungsikan, namun hambatan kini datang dari pihak Malaysia yang belum menunjukkan kesiapan untuk membuka akses di sisi perbatasan mereka.
“PLBN ini sudah berdiri dan siap difungsikan. Namun, dari informasi yang kami terima, pihak Malaysia belum memberikan sinyal kesiapan. Ini terus dikomunikasikan oleh pemerintah pusat melalui BNPP dan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Jakaria, Rabu (5/11/2025).
Keterangan itu disampaikan usai kegiatan Konfirmasi dan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Malinau.
Forum tersebut menjadi wadah lintas instansi untuk membahas strategi pengelolaan kawasan dan optimalisasi PLBN yang hingga kini belum berfungsi maksimal.
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan Bea Cukai Tarakan, Karantina Tarakan, BNPB, Dinas Perhubungan Malinau, BPPD Malinau, serta unsur TNI Kodim 0910/Malinau dan Satgas Pamtas Yonarmed 4/Parahyangan.
Seluruh pihak sepakat bahwa koordinasi lintas lembaga dan lintas negara perlu diperkuat agar PLBN Long Nawang dapat segera beroperasi penuh.
Menurut Jakaria, kehadiran PLBN bukan hanya simbol kedaulatan negara, tetapi juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat perbatasan.
Ia menilai, selama ini warga di wilayah Apau Kayan dan sekitarnya masih bergantung pada akses perdagangan dengan Malaysia karena keterbatasan jalur transportasi dari pusat kabupaten.
“Harapan utama kami, keberadaan PLBN ini bisa menyetarakan masyarakat perbatasan dengan tetangga di Malaysia. Kesenjangan ekonomi dan sosial masih cukup besar, dan negara harus hadir di sini,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) juga memastikan dukungan penuh terhadap langkah BNPP RI.
Pemkab kini fokus menyiapkan data dukung, termasuk kebutuhan personel lintas instansi serta infrastruktur pendukung seperti jalan akses dan jaringan komunikasi.
Sementara itu, BNPP menilai PLBN Long Nawang merupakan bagian dari 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Fungsinya bukan hanya sebagai pos lintas batas, tetapi juga simpul pertumbuhan ekonomi dan pertahanan negara.
“PLBN seperti Long Nawang akan menjadi wajah depan Indonesia. Karena itu, kita dorong agar setiap fasilitas benar-benar bisa berfungsi, baik dari sisi keamanan, logistik, maupun ekonomi,” ujar Brigjen TNI Kav Topri Daeng Balaw, S.IP, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI dalam diskusi tersebut.
Saat ini, pembahasan lanjutan antara Indonesia dan Malaysia masih terus dilakukan melalui forum kerja sama perbatasan bilateral (General Border Committee).
Pemerintah pusat diharapkan segera memprioritaskan pembukaan PLBN Long Nawang agar manfaat sosial dan ekonominya dapat dirasakan masyarakat perbatasan.
Dengan kondisi geografis yang sulit dan biaya logistik yang tinggi, PLBN Long Nawang diyakini bisa menjadi poros baru konektivitas antarnegara sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah yang selama ini berada di garis depan namun kerap terlupakan.
“Masyarakat perbatasan bukan hanya penjaga wilayah, tapi juga bagian dari kedaulatan bangsa. Kehadiran negara harus nyata dan PLBN ini salah satu pintu untuk itu,” tutup Jakaria.(TK12).
